Mohon tunggu...
Sukron  Makmun
Sukron Makmun Mohon Tunggu... Editor - Peneliti, penulis

I'm a go-lucky-man, just free me from all these rules from needing to find an explanation from everything, from doing only what others approve of...

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Gus Dur Bukan PKI

30 Juni 2020   21:35 Diperbarui: 30 Juni 2020   22:44 268
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Repotnya, yang sepemahaman dengan Gus Dur-pun sering dituduh PKI /kiri. Apakah yang nuding pernah berjuang melawan PKI seperti Ansor/ Banser di tahun 1965?

Apakah orang seperti Gus Dur, Habibie itu PKI? Adi Sasono, mantan menteri, ketua ICMI, ketua HMI (cabang Bandung), karena ia mendirikan dan memimpin Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (Humaika) 1976 ---LSM yang ikut menampung dan membina para eks anggota PKI--- itu juga disebut PKI? Tentunya tidak. 

Pelabelan PKI oleh mereka pada orang yang berbeda, tujuannya adalah untuk membungkam dan memberi stigma kepada lawannya. Cara ini pernah dipakai oleh para elit di Iran, siapa yang tidak sekata dituduh anti Islam, munafik dlsb. Padahal belum tentu sikap dan kebijakannya itu merepresentasikan Islam.

Parpol sebagai Alat untuk Merebut Kekuasaan

Sekarang parpol dan ormas yang berpolitik secara semu semakin menjamur. Dibikin semata sebagai komprador asing atau alat (mantan) penguasa/ pemodal lokal agar eksis di kancah politik untuk melindungi ekonomi (money) dan pengaruh mereka. Parpol bukannya masuk dalam kancah politik sebagai mesin efektif untuk ikut dalam proses menyejahterakan rakyat (bonum commune), tapi sebagai alat untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan (status quo), melanggengkan tradisi bancakan (tuan dan kroninya). 

Salah satu fungsi orpol/ ormas semu ini adalah membangun "narasi politik" yang bisa menguntungkan posisi bohir mereka. Apakah narasi itu etis, mendidik, based on fact & data? Apapun itu, mereka tidak peduli. Sebab, tujuannya semata hanya untuk merebut/ mempertahankan kekuasan/ pengaruh. Halal-haram tidak penting (al-ghayah tubarriru al-wasilah). Bahkan para petualang tidak segan memanfaatkan agama untuk kepentingannya. Karena ini mujarab untuk mengkelabui masyarakat awam.

Pengkhianatan politik seperti ini adalah banalitas sekaligus kejahatan. Praktek kejahatan yang tidak lagi dirasa sebagai suatu kejahatan. Dianggap normal, dan wajar. Bahkan celakanya, oleh sebagian orang dianggap sebagai kewajiban moral-agama. Disorientasi historis-politis yang menyedihkan.

Bangsa ini butuh pendidikan untuk berpikir kritis dan reflektif. Hanya dengan cara ini Indonesia bisa terhindar dari penyakit "keengganan-berpikir" yang sangat mematikan itu. Tugas kita bersama untuk terus mencerahkan masyarakat ---khususnya 3 generasi terakhir: generasi Y (the echo of baby boom), generasi Z/ Millenial & generasi Alpha--- tanpa kenal lelah. 

Jangan lupa, bahwa petualang politik dan agamawan yang bersekongkol dengan mereka itu, akan senantiasa memenuhi panggung sejarah dengan segala banalitas dan kejahatannya. Kali ini dengan narasi bangkitnya PKI  melalui RUU HIP, lain kali soal antek asing/ aseng, lain waktu soal hutang luar negeri, begitu seterusnya. Tanpa data yang shahih, banal dan repetitif.[]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun