Mohon tunggu...
Sukron  Makmun
Sukron Makmun Mohon Tunggu... Editor - Peneliti, penulis

I'm a go-lucky-man, just free me from all these rules from needing to find an explanation from everything, from doing only what others approve of...

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Gus Dur Bukan PKI

30 Juni 2020   21:35 Diperbarui: 30 Juni 2020   22:44 268
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Saat pemerintah sedang berjuang melawan pandemic Covid-19, banyak sekali berseliweran di media sosial isu bangkitnya PKI. Isu ini sering berulang, timbul-tenggelam seiring dengan peristiwa dan kontestasi politik di tanah air.

Dunia maya diramaikan lagi dengan pembakaran bendera PKI oleh ormas tertentu, dengan pesan PKI masih aktif gentayangan. Walau pertanyaan lanjutannya belum bisa terjawab: dari mana mereka itu mendapatkan bendera PKI? Seringkali membakar bendera tanpa menyebut dari mana asalnya; hasil razia di markas PKI? Dimana masrkasnya? Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Apakah mereka memang punya stok bendera PKI? Untuk apa nyetok? Bukankah kalau tahu ada markas ormas terlarang ---katanya berhasil menyita atribut benderanya--- harusnya dilaporkan, karena kalau tidak, bisa dituduh bersekongkol/ melindungi PKI ---sama seperti melindungi HTI yang juga terlarang?

Isu PKI adalah narasi lawas yang dulu secara non-stop dipropagandakan sebagai legitimasi sejarah sebuah rezim berikut residunya. Supaya rezim itu bisa bercokol dalam tampuk kekuasaan selama mungkin, bahkan selamanya kalau mungkin.

Bakar-bakar bendera jadi seperti ritual rutin yang dilakukan tanpa pikir panjang. Seolah-olah ormas itu siap menunggu signal dari bohirnya untuk melaksanakan upacara bakar bendera. Kemudian disambung oleh beberapa tokoh tertentu yang ikut angkat bicara meramaikan ruang publik dengan narasi serupa, bahaya laten PKI. Terasa sekali banalitasnya. Pembodohan publik yang tidak lagi dirasa sebagai kejahatan moral.

Ada hal-hal yang patut dianalisis dari catatan sejarah yang dibuat oleh orde baru terkait G30 S/PKI. Tidak salah jika banyak pertanyaan menggelitik dari netizen seputar PKI dan pengkhianatan berdarah itu. 

Di antaranya adalah, "siapa yang berani mengungkap fakta bahwa Untung Suropati adalah tangan kanannya Soeharto? Saat itu rezim Soekarno (orde lama) berhasil menumpas PKI, tapi kenapa rezim tetap ditumbangkan? Kenapa Jenderal A.H. Nasution yang kedudukannya lebih tinggi, dan selamat dari kudeta berdarah, tapi justru Soeharto (saat itu Pangkostrad) yang menerima mandat  Supersemar, rasionalitasnya di mana? Apakah ada pihak yang ingin tetap eksis dengan hantu bernama komunis?

Menurut hemat penulis, jika bangsa ini ingin maju, harusnya mulai fokus ke depan. Itulah sebabnya kaca depan mobil lebih besar daripada kaca sepion. Sebab kalau fokusnya ke sepion, potensi untuk kecelakaan lebih besar. Tidak banyak untungnya memposisikan bangsa ini tersandra oleh masa lalunya. 

Kata orang Barat, "past is good to remember, but no good to stay with." Al-Qur'an juga mengajari, agar yang telah lalu bisa jadi 'ibrah (pelajaran) untuk meraih masa depan yang gemilang. "waltanzhur nafsun ma qaddamat li ghadd. (QS. al-Hasyr [59]: 18)"

Membicarakan sesuatu yang membuat kita kembali ke belakang tanpa solusi (konkret) adalah kemunduran. Ibarat mendiskusikan kertas kosong dalam leadership-training. Banyak buang waktu, menguras energi. Kita diajak terus berkeringat sambil lari di tempat, sementara negara-negara lain sudah lari kencang ---di berbagai bidang. Kita masih berkutat pada masalah yang itu-itu saja.

Keengganan-berpikir (serius) adalah sisi gelap manusia yang menjadi sumber lahirnya kejahatan (Hannah Arendt). Partisipannya bukan orang-orang gila, melainkan mereka yang amat normal. Tapi kenormalannya itu justru menakutkan. Karena mereka siap jadi partisipan yang "enggan berpikir" itu. Kejahatan terbesar justru umumnya dilakukan oleh orang yang tidak merasa melakukan tindak kejahatan. 

Sebab mereka menganggap sesuatu yang sebetulnya jahat itu sebagai sesuatu yang wajar. Patologi sosial yang jangan-jangan telah lama diidap oleh masyarakat Indonesia secara umum, tidak pandang setatus sosial maupun tingkat pendidikan. Indikatornya adalah, hoax yang sumbernya belum jelas lebih dipercaya ketimbang berita atau opini dari buku atau media mainstream yang kredibel.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun