BPJS Defisit, Presiden dan Menteri Saling Lempar Tanggung Jawab

Dikutib dari kompas.com: Jokowi heran karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan. Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. "Mestinya sudah rampung lah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi.

Kisruh manajemen pengelolaan negara ini bukan kali ini saja. Sebelumnya rakyat sudah bingung dengan mudahnya pemerintah ini menghamburkan biaya Asian Games yang terkesan berlebihan, mulai dari bonus yang terkesan belum dianggarkan dan terkesan asal comot, sampai anggaran untuk pemadaman asap akibat pembalakan liar.

Sebetulnya rakyat juga bingung apa hubungannya Asian Games dengan asap. Jika mau bertanya lebih lanjut, lha ini sudah tahun ke empat Pak Jokowi Presiden, masalah asap ternyata sama saja. Bagaimana dengan janji politik soal pembalakan hutan secara liar. 

Tapi kalau bicara soal janji politik memang sensitif untuk ditagih, nanti bisa - bisa dibilang makar. Memang mengkritik di jaman Pak Jokowi lebih susah dibanding jaman orba, tapi kalau kepala daerah berduyun duyun berpihak pada Pak Jokowi, menteri dalam negeri menganggap biasa saja. Bagaimana bisa dianggap biasa. Kepala daerah itu pejabat publik, kalau mereka intensif kampanye untuk orang lain, siapa yang urus rakyat didaerah?

Carut marut alokasi anggaran sebetulnya juga bisa dilihat dari mewahnya acara IMF-WB di Bali dengan jelas deretan mobil mewah sekali pakai itu jelas - jelas menghina akal sehat rakyat. Ini pakai mobil kok kayak pakai tissue saja.

Memang sih setelah itu ada berita berita dapat investasi ratusan trilyun rupiah. Saya pun juga tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Karena kita tahu komitmen ratusan trilyun itu tentu beda dengan beli gorengan sekantong. Jadi apakah ini semacam hoax positif, biarlah waktu yang berbicara.

BPJS tanggung jawab siapa? BPJS itu bukan lembaga bisnis yang untung ruginya tergantung manajemen, karena sifatnya sebagai sebagai jaring pengaman sosial.

Mungkin logika presiden memang tidak berubah seperti dulu. Presiden bisa lakukan apapun, menterinya yang harus mikir dan disalahkan. Presiden bisa lakukan pembangunan jalan toll tanpa peduli keuangan negara, BPJS tanpa evaluasi, Bantuan Langsung Lempar, bagi - bagi sepeda dsb. Duitnya darimana, itu urusan menteri. 

Enak banget jadi presiden model begini. Makanya ga merasa gagal. Makanya ngotot 2 periode, uenakkkkk tenaaaaan...