Kaus #2019GantiPresiden Bukan Main-main!

Beberapa hari terakhir, slogan #2019GantiPresiden meramaikan jagat maya. Slogan ini tidak hanya menyebar dalam bentuk tagar, tapi juga dicetak pada kaus dan suvenir lainnya. 

Di Bukalapak, kaus bertuliskan #2019GantiPresiden dijual Rp 85 ribu. Video proses produksi kaus oleh Teguh Kaos Polos juga sempat viral awal bulan ini. Dia mempromosikan kaus buatannya lewat Instagram dan memasarkannya di beberapa toko daring.

Dalam sejarah pesta demokrasi tanah air, kaus selalu jadi andalan media promosi (sekaligus propaganda politik paling standar). Waktu zaman pemilu 3 partai, kaus warna tiga warna (merah, kuning, hijau) selalu menghiasi jalan raya. Rakyat pesta kaus bahkan sampai mabok karena terlalu banyak asupan kaus gratis dari partai. Ada juga yang hanya menyediakan jasa sablon gambar Ka'bah atau Beringin atau Banteng. Gratis, tidak bayar.

Saya masih ingat, dulu suka datang ke tukang sablon sambil bawa kaus oblong. Antri lumayan panjang sampai dapat giliran. Cara nyablonnya gampang dan cepat.

Era berganti, tukang sablon sudah tidak laku lagi. Orang lebih senang dapat kaus baru. Setelah reformasi, masyarakat tidak hanya menanti pembagian kaus gratis. Mereka bahkan rela merogoh kocek untuk menunjukkan dukungannya lewat kaus berwarna politik.

Yang paling fenomenal tentunya baju kotak-kotak ciptaan mesin politik Jokowi-Ahok saat maju melawan Gubernur Fauzi Bowo di Pilgub Jakarta 2012. Seketika, toko dan pasar  di Jakarta dipenuhi baju kotak-kotak. Orang pun beramai-ramai membelinya.

Satu etalase kaos #2019GantiPresiden di Bukalapak.

Fenomena itu muncul lagi hari ini. Tapi pakaian yang diborong pembeli bukan baju kotak-kotak atau jaket boomber, melainkan kaus bertuliskan slogan #2019GantiPresiden. Tagarnya juga masih ramai diperbincangkan dan sempat ngetren di Twitter. Media pers terus-terusan memberitakannya sebagai sebuah fakta dan fenomena, kecuali media yang menganggapnya sebagai serangan untuk jagoannya.

Ada yang menyebutnya gerakan, ada yang mencapnya sebagai serangan. Semua pihak meresponnya, tak kurang dari Menkopolhukam Luhut sampai politisi PDIP sampai Wakil Sekjen MUI.

Menteri Luhut meremehkan gerakan tersebut, dan menyebutnya hanya dilakukan segelintir orang. Sementara Arya Bima, anggota DPR dari PDIP, menilai tren itu tidak mencerdaskan rakyat dalam berdemokrasi.

Pemerintah pun menganggap slogan #2019GantiPresiden tidak etis jika ditujukan untuk kampanye. Tapi KPU mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden tidak termasuk pelanggaran kampanye lantaran proses Pilpresnya saja belum dimulai! Hingga saat ini, kata Ketua KPU Arief Budiman, belum ada calon presiden yang ditetapkan KPU. Bawaslu senada dengan KPU, menilai gerakan tersebut tidak bermasalah karena kontestasi pilpres baru mulai berjalan pada Agustus.

Tapi lupakan semua omongan politisi dan praktisi di atas. Karena orang nomor satu negeri ini, yaitu Presiden Jokowi, sudah ikut-ikutan meresponnya.