Kandidat Vaksin Covid-19: Sumber Sentimen Positif

Berbekal pengalaman sebagai panutan pengembangan vaksin di negara-negara OKI, Indonesia punya kans untuk membuktikan kedaulatan vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Namun sepertinya Indonesia akan berlari lebih lambat dan lebih lama karena Lembaga Eijkman memperkirakan butuh waktu dua sampai tiga tahun dalam menemukan vaksin Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Sementara itu negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis, Jepang, dan Jerman berkompetisi mempersingkat waktu penemuan vaksin di rentang 12-18 bulan saja, sesuai dengan arahan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Jika Indonesia memutuskan untuk benar-benar mengikuti jejak negara-negara pionir untuk mempercepat produksi vaksin Covid-19, maka peningkatan signifikan pada investasi kesehatan untuk penemuan vaksin Covid-19 benar-benar mutlak harus dilakukan. 

Selain itu, pemerintah perlu membuat timeline khusus pengembangan vaksin dan membentuk satgas percepatan penemuan vaksin Covid-19 yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai pusat informasi pengembangan vaksin. Inggris merupakan salah satu negara yang telah membentuk satgas tersebut sebagai bentuk keseriusan menemukan biodefence pandemi, sehingga jika dirasa perlu Indonesia bisa menerapkan kebijakan yang sama untuk membentuk satgas vaksin Covid-19 nasional.

Mengutip pernyataan Direktur LBME, Prof. Amin Soebandrio, Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa dan harus mengimunisasi 150 juta jiwa dan setiap orang akan disuntik dua kali. Artinya Indonesia membutuhkan 300 juta dosis untuk vaksin warganya. 

Dengan asumsi harga per vaksin 10 dolar Amerika dan nilai tukar 17 ribu, berarti Indonesia harus menyiapkan anggaran 51 triliun untuk pengadaan vaksin. Anggaran tersebut bisa memperlebar defisit anggaran pemerintah jika tidak serius dalam menemukan vaksin nasional untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan skenario lain, jika Indonesia memilih untuk mengimpor vaksin dari negara produsen setelah vaksin ditemukan. Pemerintah harus memastikan transparansi pembuatan vaksin tersebut. Artinya pemerintah harus memastikan bahwa vaksin untuk orang Indonesia harus diproduksi dengan menggunakan virus yang dilemahkan yang berasal dari orang Indonesia juga. 

Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009 mengatakan, misalnya virus yang dilemahkan berasal dari China, maka vaksin tersebut tidak akan cocok digunakan oleh orang Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia harus mampu memproduksi vaksin secara mandiri. Dari sisi anggaran, selain kebijakan realokasi, pelebaran defisit anggaran hingga menyentuh 6,27 persen terhadap PDB, seharusnya bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pengembangan vaksin secara masif dan terukur.