Mohon tunggu...
Good Words
Good Words Mohon Tunggu... Penulis - Put Right Man on the Right Place

Pemerhati Bangsa

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Kandidat Vaksin Covid-19: Sumber Sentimen Positif

19 Mei 2020   21:16 Diperbarui: 20 Mei 2020   06:54 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Analisis Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Oleh sebab itu, untuk mendukung percepatan penemuan vaksin Covid-19, anggaran Kementerian Pertahanan yang notabene kementerian dengan pagu anggaran terbesar di APBN 2019 juga harus ikut di realokasikan bersama realokasi Kementerian Kesehatan untuk biodefence Indonesia.

Public Good, Dilarang Monopoli
Vaksin Covid-19 yang diburu oleh setiap negara saat ini berjenis vaksin biodefence atau vaksin pertahanan, dan berbeda dengan vaksin flu musiman biasa. Permintaan pasar yang tinggi vaksin biodefence biasanya hanya di awal-awal pandemi. 

Ketika pandemi mulai mereda, permintaan pasar mulai berkurang, produksi vaksin secara bertahap akan dikurangi atau bahkan berhenti sama sekali sehingga beberapa aset tetap akan menjadi aset yang tidak terpakai.  

Setelah vaksin ditemukan, dengan alasan penyelamatan manusia, beberapa pemerintah meminta harga vaksin tersebut dijual dengan harga murah bahkan gratis, padahal proses penemuan vaksin sangat mahal dan berisiko. Inilah alasan beberapa negara tidak tertarik memproduksi vaksin pandemi sebagai "tambang emas".

Proses penemuan vaksin Covid-19 tak lepas dari kepentingan politik masing-masing negara. Perebutan pasar vaksin sepertinya akan menjadi masalah baru ketika masing-masing negara hanya memikirkan kepentingan bisnis sesaat. 

Dilansir dari reuters.com, sebelum perusahaan farmasi yang bermarkas di Perancis, Sanofi, menyatakan bahwa akses vaksin terbuka untuk seluruh negara, pihaknya sempat mengistimewakan penduduk Amerika Serikat untuk mendapatkan akses utama ketika vaksin Covid-19 sudah ditemukan. Hal tersebut membuat pemerintah Perancis berang dan meminta Sanofi untuk bertindak adil serta tidak hanya memeintingkan pihak tertentu. 

Dari perspektif ekonomi publik dan pertahanan nasional, vaksin merupakan public good yang tidak bisa dikuasai (monopoly) oleh pihak tertentu. Jika terdapat praktik monopoli vaksin, maka tidak akan tercipta keadilan akses dan distribusi vaksin hingga ke negara-negara miskin.

Bagaimana dengan Vaksin Indonesia?
Menyegarkan ingatan kita kembali bahwa pada tahun 2018, Indonesia dinisbahkan sebagai OIC Center of Excellence on Vaccines and Biotechnology Product atau Pusat Pengembangan Vaksin dan Produk Bioteknologi untuk negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 

Penyematan Indonesia sebagai pusat pengembangan vaksin dan bioteknologi negara-negara kerjasama Islam bukan tanpa alasan, dari 57 negara anggota OKI hanya 7 negara  yang berhasil mengembangkan dan memiliki pabrik vaksin, salah satunya adalah Indonesia. 

Bahkan, Indonesia menjadi negara OKI pertama yang berhasil mendapatkan pengakuan WHO untuk produk-produk vaksin dan bioteknologi. Melalui Bio Farma yang merupakan Holding BUMN sektor farmasi, Indonesia sudah mengantongi pengakuan WHO untuk 15 produk vaksin dan bioteknologi. 

Jadi, tidak berlebihan jika Indonesia diharapkan menjadi juru kunci keberhasilan penemuan vaksin COVID-19 serta menjadi rujukan negara-negara kerjasama Islam dalam mengembangkan biodefence dalam menghadapi pandemi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun