Tingginya produksi beras ternyata tidak langsung menjadikan suatu daerah tidak otomatis membuat tempat itu tercukupi kebutuhannya atau swasembada. Tengok saja di Kabupaten Batanghari, Jambi, yang hasil produksi padinya tahun ini diperkirakan sebesar 38.958 ton atau setara 21.107 ton beras.
Padahal dari segi produktivitas juga sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Menurut keterangan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Hortikultura setempat, luas tanam padi di Batanghari tahun ini mencapai 10.440 hektare. Dari wilayah seluas itu, 8.171 hektare sudah panen. Artinya, 80 persen lahan sudah berproduksi.
Tapi rupanya produktivitas itu belum cukup juga. Ada dugaan kuat bahwa bencana banjir dan gagal panen, menjadi penyebab hasil produksi, gagal capai target.
Dengan kebutuhan beras Kabupaten Batanghari, asumsinya mencapai 30.361 ton dengan jumlah penduduk 266.323 jiwa berdasarkan data tahun 2017. Artinya, Kabupaten Batanghari masih kekurangan beras 9.253 ton, untuk memenuhi kebutuhan. Karena produksi beras mereka baru sebesar 21.2017 ton.
Capaian produksi padi tahun ini yang mencapai angka 38.958 ton tersebut, terbilang masih belum mencapai target dari yang ditarget sasaran produksi tahun 2018 mencapai 47.548 ton atau masih mengalami kekurangan 8 ribuan ton beras lagi untuk mencapai target.
Harus diakui bahwa ada kendala bencana banjir dan musim kemarau lalu. Sehingga beberapa tanaman petani ada yang mengalami gagal panen terutama akibat terendam.
Meski sebenarnya, kekurangan beras ini sudah jadi rutinitas tahunan di Kabupaten Batanghari. 2 tahun lalu, Batanghari tercatat kekurangan beras hingga 11.000 ton. Itu terjadi lantaran banyak alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan karet. Tahun lalu juga demikian. Produksi beras Batanghari masih belum mencukupi. Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mencetak sawah baru di daerah itu juga belum menghasilkan.
Mungkin perlu ada perhatian lebih lekat lagi untuk petani padi di kawasan itu. Semisal memberi insentif atau subsidi benih dan pupuk yang lebih banyak lagi. Langkah itu diharap bisa mengurangi laju alih fungsi lahan. Atau bisa juga dengan memperbanyak penyuluh tani yang bisa mengajari intensifikasi produksi. Sedangkan untuk antisipasi bencana alam berupa banjir, Kementan bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk merancang infrastruktur mitigasi banjir.
