Oleh karena itu, untuk mengatasi enigma mahasiswa menghadapi kuliah daring, pemerintah harus betul-betul melek dan membaca bagaimana situasi lapangan pendidikan sebenarnya.Â
Pemerintah harus cerdas dalam mengamati aktivitas lapangan bukan dari teori hasil sidang atau rapat. Itu tidak cukup. Pendidikan yang identik dengan sifat memanusiakan manusia perlu mendapat mutu yang berkualitas dan SDM yang unggul. Kalau kuliah online memang menjadi solusi terakhir akibat pandemi, setidaknya pemerintah memperhatikan tiga hal tersebut.
Pertama, pemerintah harus bersedia menjadi pengabdi mahasiswa. Memberikan fasilitas yang layak, memberikan kuota gratis dan bersedia sambang ke rumah-rumah mahasiswa di desa pelosok.Â
Kedua, mendesain pembelajaran yang memudahkan mahasiswa, terutama dalam mencari referensi. Pemerintah berkuasa penuh atas kemajuan teknologi. Pemerintah harus membuat situs-situs yang menyediakan puluhan bahkan jutaan buku terbaru yang dapat mengatasi kendala tugas mahasiswa.Â
Terakhir, Jika pemerintah bernian untuk membantu mahasiswa dan orang tua mereka, seharusnya pemerintah mengeluarkan dana yang besar tanpa melalui prosedur regulaasi UKT yang sangat tidak berpengaruh bagi mahasiswa dengan hanya diskon 10 atau 20 persen.