Muhammad IqbalKurniawan
Muhammad IqbalKurniawan

Pemuda yang punya prinsip bahwa berkarya adalah hal yang paling utama. Kita Muda bukan berarti Kita Lemah. Justru kitalah yang KUAT. Disela-sela kesibukan, menulis menjadi pelampiasan lelah dan resah.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Indonesia Butuh Revolusi Besar-besaran (Lagi)

21 April 2019   20:17 Diperbarui: 21 April 2019   20:28 1192 5 1
Indonesia Butuh Revolusi Besar-besaran (Lagi)
independensi.com

Indonesia. Negeri yang kaya. 17.000 lebih pulau. Ratusan jenis satwa dan tumbuhan endemik. Kopi, teh, dan rempah-rempah yang semerbak baunya hingga ke semenanjung Iberia. Kekayaan bahari hingga barisan gunung menjadi paku bumi alami yang puncaknya menampilkan betapa eloknya negeri di atas awan. 

Puluhan jenis barang tambang sumber cuan dan energi--entah bagi segelintir orang atau seluruh rakyat negeri ini. Kebudayaan sosial yang beragam. Suku, agama, ras yang walaupun berbeda-beda tetapi sudah satu karena ikatan yang dibuat para pemimpin negeri, Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh, Indonesia adalah negeri yang kaya.

Namun, dibalik kekayaan yang telah Tuhan berikan ini, muncul satu pertanyaan besar, Benarkah kekayaan itu untuk bangsa ini? Satu pertanyaan besar ini tentunya tidak berdiri sendiri. Berbagai pertanyaan kecil berada di kaki satu pertanyaan besar ini.

Pertanyaan kecil, yang sebenarnya bermakna besar pula. Karena ini menyangkut kesenjangan sosial-ekonomi serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan sebagai generasi penerus, saya merasa bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ini kedepannya. Maka dari itu, muncullah karya dalam bentuk tulisan ini.

Kembali ke pertanyaan. Apakah kekayaan itu untuk bangsa ini? Saya rasa jawaban yang paling tepat adalah belum sepenuhnya. Mari kita lihat, dari pemanfaatan barang tambang saja terlebih dahulu. Salah satu dari dua tambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia. Tepatnya di Tembagapura, Papua. 

Tetapi apa yang terjadi? Selama kurang lebih setengah abad kekayaan emas Indonesia di Tembagapura dikeruk oleh asing. Indonesia (rakyat Indonesia) hanya mendapatkan segelintir dari kekayaan alam yang dikeruk di tanahnya sendiri. Memang saat ini sudah di nasionalisasi. Saham sebesar 51% sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Kinerja pemerintah ini tentunya layak di apresiasi. Tetapi, tulisan kali ini tidak membahas poin tersebut. Poin yang ingin dibahas adalah selama kurang lebih 50 tahun, kekayaan sendiri, hasil bumi sendiri, mereka yang menikmati.

Itu baru dari sektor tambang. Bahkan hanya satu dari puluhan jenis barang tambang yang ada di Indonesia. Kita belum berbicara soal tembaga, minyak bumi, hingga batubara. Tetapi, satu contoh diatas saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bangsa ini masih dijajah.

Kita beralih ke sektor lain. Mari berbicara soal sektor perkebunan. Menurut data dari Sawit Watch, 7,8 juta hektare lahan sawit di Indonesia adalah kepunyaan asing. Ini sama dengan lebih dari 50% luas lahan sawit di Indonesia. Modal asing bahkan bisa masuk sampai 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian. Modal ini untuk usaha industri hasil perkebunan seperti Gula Pasir, Pucuk Tebu, Teh Hitam/Teh Hijau, Tembakau Kering, Cengkeh dan masih banyak lagi.

Di sektor properti kita juga kecolongan. Investor asing yang sangat besar datang dari negeri Tingkok. Memang Indonesia bukan yang terbesar bagi Tiongkok. Karena pada dasarnya Tiongkok memang tidak terlalu suka beremigrasi ke Indonesia akibat trauma genosida etnis 1965 dan 1998. Tapi, pada kenyataannya, dewasa ini Tiongkok menyerbu Indonesia. 

Kita berfokus pada bidang properti. Melalui perusahaan-perusahaan seperti China Sonangol Land, Wuzhou Investment Group, Phoenix Property, Country Garden Holdings Co Ltd, dan masih banyak lagi, Tiongkok menapaki kaki nya di sektor properti ibu pertiwi.

Yang lebih miris lagi, Indonesia adalah negara yang disebut sebagai negara agraris. Bahkan disebut juga sebagai negara maritim. Dua status yang menunjukkan bahwa Indonesia kaya sumber daya pertanian maupun perairan. Tetapi, apa yang terjadi pada sektor pangan? Hampir semua kebutuhan pangan kita impor dari negara lain. Beras, kedelai, singkong, biji gandum, tepung terigu, bahkan jagung pun kita impor dari Vietnam. Memang, menstabilkan harga bahan pokok serta kebutuhan akan cadangan bahan pangan ketika terjadi bencana adalah alasan diberlakukannya kebijakan impor. 

Tapi, apakah itu benar-benar alasan kenapa kita selalu impor? Ataukah hanya untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki sistem agraris dan maritim Indonesia? Seharusnya untuk kebutuhan makan sendiri saja kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk impor, karena kekayaan Indonesia yang selalu dikampanyekan oleh pemerintah sampai ke seluruh penjuru dunia ini begitu besar. Tetapi, pada kenyataannya?.

"tapi, coba kita lihat kesejahteraan rakyat Indonesia. Orang-orang Indonesia udah banyak yang kaya, kok." "kehidupan keluarga di perkotaan makin modern" "PDB rakyat Indonesia tinggi dan meningkat terus". "rumah layak, perhiasan mahal, teknologi canggih hampir setiap orang di negeri ini punya". Kalimat-kalimat diatas adalah contoh pernyataan yang ingin membela bahwa pasar dalam negeri tidak lemah. 

Namun ironisnya, dibalik kemewahan rakyat Indonesia, persoalan keluarga terjerat hutang makin tinggi dari waktu ke waktu. Salah satu puncaknya adalah penggunaan kartu kredit yang tidak terkontrol dengan  baik. 

Menurut data dari Bank Indonesia, ada sekitar 16,81 juta keping kartu kredit beredar setiap hari dengan rata-rata pemakaian Rp. 767 miliar per hari. Apakah kesejahteraan seperti ini yang didambakan Indonesia? Yang didambakan para pendiri bangsa? Kaya dengan terlilit hutang dibelakangnya? Justru tidak. Sektor pendapatan pun kita dikuasai.

Saya hanya memaparkan sektor tambang, migas, perkebunan, pangan, dan pendapatan. Masih banyak sektor di Indonesia ini yang dikuasai bukan untuk hajat hidup orang banyak (rakyat Indonesia). Perbankan nasional sebesar (50,66%), pasar modal (60-70%), jaringan telekomunikasi (60%), produk teknologi (90%), farmasi (80%), tekstil (80%), bahkan pasar buah dan sayur pun dikuasai hampir sekitar 70% (Malaysia 48%. Tiongkok 28%, India 6%). Siapa mereka yang menguasai? Investor asing.

Kebijakan ekonomi Indonesia pun didikte oleh lembaga asing. UU sektor migas, keuangan, dan puluhan UU di Indonesia adalah pesanan melalui Letter of Intent (LoI). Intervensi WTO di bidang pertanian juga begitu besar. Melalui Agreement on Agriculture, hak paten (TRIPS), investasi (TRIMS), dan akses pasar untuk industri. Sehingga banyak sekali UU yang bertentangan dengan UUD '45. Apalagi terhadap pasal 33 ayat 2 yang bunyinya, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Sedih bukan? Tidak bisa kita pungkiri. Ini sudah terjadi.

Saya pun dilanda kebingungan yang luar biasa. Pemerintah ingin disalahkan? Tidak sepenuhnya ini salah pemerintahan kita. Teori sistem ekonomi dunia yang bekerja. Pemerintah sebenarnya pun sudah melakukan berbagai upaya proteksi pasar dalam negeri. Namun, tidak bisa kita pungkiri, sistem dunia menyebabkan Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku negara kapitalis. 

Ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar yang besar bagi produk negara kapitalis maju, penyedia tenaga kerja murah untuk industri negara kapitalis, dan lahan yang subur untuk penanaman modal asing.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah neoliberalisme ini akan kita biarkan? Ini sama saja dengan kita dijajah pada zaman VOC, Belanda, Republik Bataaf, Inggris, dan Jepang. Tetapi, dibalut dengan nuansa yang lebih baru, bukan lagi kapitalisme. Tapi, neoliberalisme.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2