Visi Pembangunan Nasional yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.” Salah satu kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan meningkatkan Indeksi Pembangunan Manusia (IPM) di segala unsur, terutama di beberapa unsur penting yaitu unsur tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.
Salah satu strategi yang dapat dijalankan dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPN 2005-2005 adalah meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan atau pelaku dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di masyarakat, mensinergiskan sistem kesehatan modern dan lokal, serta mengikutsertakan secara aktif pihak swasta di regional maupun global dalam mendorong usaha-usaha mandiri masyarakat. Untuk itu Pemerintah memiliki beberapa tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya pemberdayaan peran aktif masyarakat dalam segala bentuk.
Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dalam memecahkan beberapa masalah kesehatan yang ada dimulai kembali tahun 2006 melalui pembentukan dan pengembang Desa dan Kelurahan Siaga. Tahapan yang dilalui dalam pembentukan dan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga adalah dengan melakukan Survei Mawas Diri (SMD) guna mencari masalah-masalah kesehatan yang krusial yang ada di lingkungan atau masyarakat, selain itu melalui SMD juga dapat melihat potensi positif yang ada di wilayah yang dapat digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah kesehatan yang ada. Hasil SMD kemudian dibahas dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) untuk membahas prioritas masalah yang akan dipecahkan dan merencanakan strategi pemecahan masalah. Dan, seluruh kegiatan tersebut harus melibatkan masyarakat langsung dari berbagai unsur yang ada, diantaranya tokoh masyarakat, pemuka agama, kader kesehatan, dan beberapa warga yang dipilih untuk ikut terlibat aktif.
Dengan kegiatan SMD dan MMD diharapkan masyarakat menjadi tahu dan terpacu untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayahnya, tentunya kegiatan tersebut harus difasilitasi oleh fasilitator dari Pemerintah atau LSM yang terlatih untuk menggiring kegiatan tersebut agar menghasilkan tindak lanjut yang positif, terarah, dan tepat sasaran dalam menjawab permasalahan kesehatan yang ada.
Sampai dengan tahun 2009 tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Namun demikian, tidak semua desa atau kelurahan siaga yang terbentuk mencapai kondisi siaga aktif yang sesungguhnya, yang mana desa atau kelurahan tersebut memiliki kesiapan, kemauan dan kemampuan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya secara aktif, mandiri, dan konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam rangka mewujudkan Visi Misi RPJPN dan untuk mengakselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.
Kegiatan revitalisasi ini dimulai dengan wilayah yang belum terbentuk Desa atau Kelurahan Siaga agar segera dibentuk, dan mengaktifkan kembali Desa atau Kelurahan yang sudah berstatus siaga menjadi status siaga aktif. Upaya tersebut tentunya memerlukan komitmen dari seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi yang ada di masyarakat dan pihak swasta untuk melakukan kegiatan revitalisasi secara nyata dan konsisten sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
