Keputusan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, yang melarang study tour merupakan langkah yang sangat brilian [KBBI: pandai sekali; cemerlang; hebat (tentang kemampuan otak, berpikir); mengagumkan].
Terlepas dari pro dan kontra terkait dengan larangan study tour ada hal yang sangat mendasar yaitu selama ini study tour hanya sebatas darmawisata (KBBI: perjalanan atau kunjungan singkat dengan tujuan bersenang-senang dan sebagainya; perjalanan yang dilakukan untuk tujuan rekreasi sambil mengenal baik objek wisata dan lingkungannya.
Tidak tanggung-tanggung sekolah dari Pulau Sumatera study tour ke Pulau Jawa. Ada pula sekolah di Pulau Jawa yang study tour ke Bali.
Itu sudah jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit yaitu mencapai jutaan rupiah sehingga sangat memberatkan bagi orang tua dari kalangan menengah ke bawah.
Kalau saja pemerintah terkait dengan jajarannya berpikir jernih, maka sudah sejak dulu study tour dilarang karena tidak membawa manfaat yang signifikan untuk dunia pendidikan.
Di awal tahun 1990-an penulis mewawancarai seorang guru perempuan yang mengajar di sebuah sekolah internasional di Jakarta untuk anak-anak prasekolah, semacam PAUD-pendidikan anak usia dini.
Misalnya, murid-murid di sekolah itu dibawa ke kebun binatang. Sesampai di tempat anak-anak tidak 'dihalau' agar semua masuk, tapi dibiarkan saja. Ada yang turun dari bus masuk ke kebun binatang. Ada yang pergi ke tempat lain, ada pula yang sama sekali tidak mau turun dari bus.
Nah, semua perilaku anak-anak dicatat oleh guru-guru pendamping. Di kesempatan lain murid di bawa ke tempat lain. Hal yang sama dilakukan pula.
Catatan itu jadi bahan bagi sekolah untuk melihat minat murid-murid sehingga ada data yang komprehensif.
Bertolak dari cara yang dilakukan oleh sekolah internasional itu, maka study tour bisa dijadikan ajang semacam pertukaran siswa. Tidak perlu antara pulau, cukup antar kabupaten karena sudah ada perbedaan antar kabupaten, seperti becocok tanam, kesenian dan permainan tradisional.
