Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Blogger

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Pilihan

Kematian Pengidap HIV/AIDS di Situbondo Tidak Dikaitkan dengan Epidemi HIV/AIDS

19 Agustus 2018   07:43 Diperbarui: 19 Agustus 2018   08:30 555 1 0
Kematian Pengidap HIV/AIDS di Situbondo Tidak Dikaitkan dengan Epidemi HIV/AIDS
Ilustrasi (Sunber: gettyimages.com)

Berita tentang kematian pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo, Jatim, sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait dengan epidemi HIV/AIDS. 

Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Abu Bakar Abdi, dalam berita Dalam Setahun, 60 Penderita HIV/AIDS di Situbondo Meninggal Dunia (jatim.tribunnews.com, 1/8-2018) sama sekali tidak dikaitkan dengan epidemi HIV/AIDS.

Disebutkan sepanjag tahun 2017 dari 200 kasus yang terdeteksi 60 di antaranya meninggal dunia. Informasi ini sama sekal tidak berguna dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Pertama, tidak ada penjelasan tentang penyakit yang menyebabkan kematian 60 pengidap HIV/AIDS tsb. Informasi ini penting agar masyarakat paham bahwa yang mematikan bukan HIV atau AIDS atau HIV/AIDS, tapi ada penyakit lain yang terjadi di masa AIDS (masa AIDS secara statistik terjadi pada rentang waktu antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).

Kedua, sebelum meninggal dunia 60 pengidap HIV/AIDS tsb., kecuali bayi dan anak-anak, kemungkinan sudah menularkan HIV ke orang lain.

Jika ada di antara yang 60 pengidap HIV/AIDS tsb. pekerja seks komersial (PSK), maka sebelum meninggal dia sudah melayani hubungan seksual tanpa kondom dengan ratusan bahkan ribuan laki-laki. Kalau rata-rata setiap malam seorang PSK melayani 3 laki-laki, maka sebelum meninggal sudah ada 3.600 -- 10.800 laki-laki yang berisiko tertular HIV [1 PSK x 3 laki-laki/malam x 20 hari/bulan x (5 atau 15) tahun.

Kalau di antara 60 pengidap HIV/AIDS yang meninggal itu ada laki-laki dewasa, maka ada satu orang perempuan yaitu istrinya yang berisiko tertular HIV. Kalau laki-laki itu beristri lebih dari satu, maka kian banyak perempuan yang berisiko tertular HIV.

Jika di antara 60 pengidap HIV/AIDS yang meninggal itu ada ibu rumah tangga, maka ada risiko penularan H IV kepada bayi yang dikandungnya. Probabilitas penularan secara vertikal lebih dari 30 persen jika selama hamil tidak ditangani oleh dokter.

Kalau di antara 60 pengidap HIV/AIDS yang meninggal itu ada waria, maka ada pula sekian laki-laki heteroseksual pelanggan waria yang berisiko tertular HIV.

Jika di antara 60 pengidap HIV/AIDS yang meninggal itu ada laki-laki biseksual, maka istri dan pasangan seks laki-laki berisiko tertular HIV.

Kalau saja Abu Bakar Abdi dan wartawan yang meliput dan menulis berita ini memahami epidemi HIV/AIDS sebagai fakta medis, maka berita yang ditulis adalah menggambarkan realitas sosial terkait dengan kematian 60 pengidap HIV/AIDS tsb. Bukan sekedar menonjolkan angka tapi tidak bermakna karena lebih ke arah sensasi.

Ini merupakan pernyataan Abu Bakar Abdi: "La jika diketahui ada obat dari kita, tapi untuk sembuh masih 50:50. Ya paling dengan pemberian obat obatan itu, dari Aids kembali ke HIV."

Pernyataan ini menyesatkan karena: (a) HIV tidak bisa dimatikan di dalam tubuh manusia, (b) AIDS bukan penyakit sehingga tidak ada obatnya, dan (c) pengidap HIV/AIDS yang meminum obat antiretroviral (ARV) bukan kembali ke kondisi HIV tapi obat ARV menghambat laju replikasi HIV di darah sehingga sistem kekebalan tubuh tetap terjaga.

Di bagian lain Abu Bakar Abdi mengatakan: "Kita menerapkan operasi senyap dan tidak fulgar. Namun jika ditemukan yang terindikasi kita akan melakukan perhatian khusus."

Ini juga menjadi kontra produktif dalam penanggulangan HIV/AIDS karena terkesan ada program intelijen atau reserse dalam mencari kasus HIV/AIDS. Mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS tidak perlu dengan cara-cara yang busuk, seperti intel-intelan, tapi lakukanlah dengan regulasi dengan pijakan aspek hukum.

Misalnya, membuat regulasi, seperti peraturan bupati/walikota atau peraturan daerah, yang mewajibkan suami ibu hamil menjalani konseling tes HIV. Pasangan yang dijaring adalah yang memeriksakan kehamilan di sarana kesehatan pemerintah. Ini perlu agar tidak terjerat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena ada opsi (pilihan). Bagi yang tidak mau konseling tes HIV jangan periksa kehamilan di sarana kesehatan pemerintah.

Tanpa program yang konkret di hulu, al. menurukan infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK, maka penyebaran HIV di Situbondo akan terus terjadi bagaikan 'bom waktu' yang kelak berakhir dengan 'ledakan AIDS'. *