Hikmah dari Skandal Hoaks Ratna Sarumpaet

Ini menurut Pakar Hukum |Skrinsyut kompas (11/X)-dokpri

Hidup perlu disyukuri, dan itu dengan membuktikan sikap dan tindakan yang memberi manfaat positif buat diri sendiri dan orang lain. Semakin high profile seseorang, seyogyanya semakin bertanggung jawab yang bersangkutan dalam perilakunya. Khilaf itu manusiawi, namun propaganda dan sikap "kritis" berdasarkan misi persaingan meraih kekuasaan, bila dilakukan tanpa nilai keluhuran itu sebuah pilihan, bukan kekhilafan.

 Semua yang melekat pada diri, khususnya bila itu adalah "keistimewaan dan kemewahan langka", hendaknya disadari sebagai kepercayaan dan tanggung jawab dari Yang Maha Kuasa. Tidak setiap warga negara memiliki kemewahan berorasi dan panggung berpolitik, maka bila ada kesempatan untuk itu, sebaiknya melakukannya dengan bermartabat.

Menjadi salah satu tokoh penting dalam sebuah entitas kekuasaan, walau berada di luar lembaga ataupun di dalam lembaga resmi negara, DPR atau partai politik pun, secara moral implisit menuntut adanya integritas dan tanggung jawab, kelompok atau pribadi. 

Mengamati apa yang terjadi terkait kasus hoaks yang kemudian diakui langsung oleh pelaku, dalam forum publik oleh yang bersangkutan yaitu Ratna Sarumpaet, sungguh mendukakan hati sebagian rakyat yang cinta akal sehat, alih-alih sikap akal-akalan. Dalam hal ini, lingkaran elite yang pada awalnya didukung oleh Ratna, sangat mengesankan melakukan kelicikan dan kemunafikan tanpa henti, yang sangat jelas terbaca oleh khalayak, terkecuali para pendukung kelompok itu.

Tidak sulit membuktikan adanya fenomena kemunafikan, tendensi melemparkan tanggungjawab, usaha cuci tangan, pernyataan pretensius, dan inkonsistensi yang saya maksudkan itu. 

Cuitan twitter Hanum Rais, Fahri Hamzah, pernyataan-pernyataan pengacara Amien Rais (AR), juga AR sendiri, Fadli Zon, Prabowo, Dahnil Anzar, Hidayat Nur Wahid, dkk. -- mohon maaf terkesan lebih sebagai pola-pola cari pembenaran, pengalihan isu (red herring), maling teriak maling, dan egoisme luar biasa tinggi. Ada hal yang tidak sinkron -- kedudukan dan gelar akademis mencorong dan tinggi yang berbanding terbalik dengan integritas yang seharusnya ditunjukkan oleh sikap kepemimpinan yang baik.

Banyak contoh konkrit yang mencerminkan hal di atas. Semua vulgar dan jelas terpapar di pemberitaan media massa maupun dari pernyataan mereka sendiri di akun-akun pribadi berbagai media sosial. 

Ada yang mengkritik biaya penyelenggaraan konferensi internasional, sementara diri sendiri menikmati gaji besar untuk menebar kenyinyiran yang tidak mendidik. 

Ada yang menyinyiri pemerintah yang ditudingnya sebagai penguasa otoriter, mereka sendiri melecehkan insitusi penegak hukum sambil mengatur dan berusaha melakukan intervensi kepada proses hukum yang seharusnya mereka patuhi. 

Ada yang ingin ganti presiden atau menggantinya bila perlu dengan cara lebih cepat daripada proses yang sudah diatur oleh UU yang ada (melalui pemilu), sementara diri sendiri memaksimalkan peluang sistem demokrasi yang berlaku, dengan menyiapkan anak-anak sendiri memenuhi kuota caleg wakil rakyat. Itu pun, tidak begitu terbaca prestasi karya konkrit mereka di tengah masyarakat luas. Memang, UU memungkinkan hal itu, namun siapa bisa memastikan bahwa suara-suara kritis tokoh politik, misalnya AR bebas dari kepentingan pribadi?

Mohon maaf bila hal ini tidak tepat benar tertuangkan dalam tulisan ini. Bisa dibayangkan seandainya yang dia lakukan itu diperbuat oleh Presiden, misalnya dengan mendukung Kaesang, Gibran dan Kahyang semuanya maju dalam ajang caleg. Untungnya itu tidak terjadi.