[caption caption="Sukarelawan PMI Jogyakarta yang tergabung dalam | Koleksi Pribadi"][/caption]Setelah Kongres Pertama Palang Merah Indonesia (PMI) pada 16-17 Oktober 1946, dan sesudah Markas Besar PMI berpindah dari Jakarta ke Jogyakarta mengikuti berpindahnya ibukota Republik Indonesia, maka PMI mengalami banyak kesulitan, terutama menghadapi serangan Belanda yang dimulai pada 21 Juli 1947.
Sesungguhnya PMI telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan azas-azas kepalangmerahan, namun perang membuat PMI serasa sulit melakukan pekerjaan tersebut, terutama dengan sikap Belanda yang tidak menghormati PMI saat menjalankan tugasnya. Belanda melakukan “Politioneeli Actic” yaitu bertindak sebagai polisi. Segala aktifitas diawasi dan dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung. Belanda pun memecah bagian-bagian wilayah pendudukan sehingga tidak bisa saling berhubungan.
Sangat sukar untuk menembus daerah pertempuran yang tersebar dimana-mana. PMI mulai tercerai-berai, Markas Besar di Jogya tidak bisa mengontrol cabang-cabangnya karena terhambat oleh perhubungan. PMI selalu berusaha untuk memberikan bantuan dengan sekuat tenaga . Mengirim barisan pengangkut, pembantu juru rawat ke medan pertempuran dengan sangat sederhana, kendaraan tidak bisa digunakan, mereka hanya bisa berjalan kaki.. Belanda berhasil membuat PMI tidak berdaya. Pengiriman obat-obatan hanya dapat dilakukan dengan kurir-kurir yang seringkali harus berjalan kaki beberapa minggu untuk mencapai tujuan. Para dokter dan asistennya banyak yang bekerja di gunung-gunung untuk menghindari pemeriksaan tentara Belanda.
Dalam situasi dan kondisi apapun PMI terus berusaha bekerja, dimana ada perlawanan, disitu ada PMI. Namun Belanda makin menguasai. Di pulau Jawa, Sumatera dan pulau-pulau lainnya, PMI semakin kesulitan untuk berkoordinasi. Cabang-cabang yang tergabung dalam komisariat Jawa Barat mulai bubar, demikian pula di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera karena wilayah tersebut telah diduduki Belanda. Di Sumatera yang bertahan hanya Bukittinggi di bawah pimpinan dr. Sjamsudin. Sedangkan cabang-cabang yang berada di luar “Daerah Linggardjati” dan “Renville” tidak dapat berhubungan dengan Markas Besar di Jogyakarta. Malahan, dengan cepat-cepat daerah-daerah yang tidak dapat berhubungan tersebut, oleh Belanda segera didirikan afedeling-afdeling NERKAI (Nederlandsche Roode Kruis Afedeling Indonesie) sesuai dengan politik Belanda untuk memecah Indonesia menjadi beberapa negara bagian dengan pemerintah federalnya.
Dengan demikian, PMI praktis hanya meliputi daerah Renville; Jogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera, walaupun di Jakarta masih tetap ada perwakilan pusat PMI dan cabang Jakarta Raya, sampai saat penyerahan kedaulatan (soevereiniteitsoverdrecht) oleh Belanda kepada Indonesia 17 Desember 1950 di Istana Dam, Amsterdam Belanda. Indonesia diwakili oleh M. Hatta, Ketua Umum PMI yang pertama.
(Indra Yogasara, Sedjarah Palang Merah Indonesia, Markas Besar, 1953)
