Berbeda pendapat semestinya tak berujung kepada kebencian apalagi permusuhan. Perbedaan pendapat seharusnya berujung kepada dua sikap instropeksi bila kemudian salah satu pendapat tersebut yang dipakai. Boleh jadi masing-masing pendapat masih memiliki titik lemah sehingga memunculkan kesalahan dikemudian hari.
Apa yang terjadi dalam rapat paripurna tentang BBM kemarin sesungguhnya memunculkan sebuah pertanyaan besar terhadap sikap anggota koalisi yang menuduh anggota koalisi yang berseberangan dengan yang lain mengambil manisnya saja, sementara anggota koalisi yang ikut opsi pemerintah mendapat pahitnya.
Bila dicermati partai koalisi yang menuduh anggota koalisi yang lainnya sebagai pengkhianat telah melakukan inkonsistensi terhadap sikap sementara mereka mengenai BBM. Desakan rakyat melalui demonstrasi telah membuka kehadiran ayat 6a dalam pasal 7 APBN Perubahan tahun 2012 yang menunda sementara kenaikan harga BBM hingga 6 bulan kedepan. Artinya penyesuaian harga BBM tergantung dari besaran rata-rata 15% ICP perubahan harga BBM, naik atau turun.
Pasal tersebut menyebutkan harga BBM bersubsidi bisa disesuaikan jika ada selisih rata-rata 15 persen dari harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$105 per barel dalam waktu enam bulan
Inkonsistensi partai koalisi jelas terlihat dengan adanya ayat 6a tersebut. Disatu pihak mereka tetap ngotot ingin menaikkan harga BBM tetapi disaat yang sama berusaha memenangkan citra dimasyarakat dengan penundaan kenaikan BBM tersebut dengan persyaratan ICP 15% tersebut. Bila melihat pernyataan-pernyataan anggota koalisi yang berbusa-busa soal alasan mendukung opsi pemerintah menaikkan harga BBM, partai-partai koalisi tersebut cenderung menakut-nakuti masyarakat dengan kondisi APBN yang jebol bila BBM tidak dinaikkan, serta iming-iming BLSM yang nilainya bertambah dari periode sebelumnya.
Padahal pemerintah melalui BBM selama ini mendapatkan keuntungan triliunan rupiah dan cerita tentang subsidi itu hanya dongeng belaka. Mengingat harga minyak bukan ditentukan oleh harga pasar, melainkan ditentukan oleh para spekulan dipasar saham dan celakanya para spekulan tersebut yang menentukan harga minyak produksi kita sendiri.
Bila kemudian APBN jebol lebih disebabkan karena tidak kreatifnya pemerintah dalam mencari sumber-sumber pendapatan non migas, serta masih tingginya tingkat korupsi yang juga dilakukan oleh para anggota koalisi pendukung opsi pemerintah yang kini satu persatu diproses oleh KPK.
Apa yang dipertontonkan oleh para politisi anggota koalisi selama ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tidak adanya kedewasaan dalam berpolitik dalam hal menghadapi perbedaan pendapat. Kecenderungan yang ada adalah perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang haram. Sehingga siapapun partai koalisi yang berbeda pendapat dengan suara mayoritas partai koalisi akan selalu mendapat cap yang tidak mengenakkan. Pengkhianat, bermuka dua, mau enaknya sendiri, mengambil manisnya saja, dan sebutan-sebutan lain yang disematkan untuk partai yang berbeda pendapat.
Harus diingat bahwa kepentingan rakyat jauh lebih besar untuk diberikan perhatiannya dibandingkan dengan kepentingan koalisi semata. Bila keputusan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat apalagi bila keputusan tersebut sebuah akal bulus belaka, tentu mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah harus dilakukan apapun konsekwensi yang harus ditanggung kemudian.
Berbeda sikap untuk kebaikan rakyat itu jauh lebih baik daripada bersepakat tetapi mengkhianati rakyat!. Sikap koalisi yang konstruktif lebih dibutuhkan daripada beroposisi yang asal beda. Pemimpin rakyat seharusnya memberikan contoh yang baik bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, bukan memberikan sikap yang cenderung memvonis perbedaan yang ada dengan sesuatu yang negatif.
Koalisi dan opisisi yang membedakan cuma hati nurani saja, karena hati nurani akan selalu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Akankan dunia politik negeri ini terus menghasilkan politik berbeda pendapat itu haram?
sumber gambar
