Indah Noing
Indah Noing ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga biasa, punya 3 krucils, pernah bekerja sebagai analis laboratorium klinik selama 10 tahun. Selalu berharap Indonesia bisa maju dan jaya tak kalah dari negeri yg baru merdeka.

Selanjutnya

Tutup

Wanita Pilihan

Mengenal Lebih Jauh tentang Perempuan Nelayan melalui JP 95 dan Film

8 Februari 2018   16:48 Diperbarui: 8 Februari 2018   18:40 920 2 1
Mengenal Lebih Jauh tentang Perempuan Nelayan melalui JP 95 dan Film
Film dokumenter berjudul Perempuan Nelayan diharapkan bisa menjadi rujukan dalampenyusunan kebijakan tentang perempuan nelayan (Dok:Youtube JP)

Jurnal Perempuan diterbitkan sejak tahun 1996 dengan visi dan  misi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan melalui produksi pengetahuan dengan fokus kegiatan penelitian, penerbitan dan pendidikan. 

Jurnal Perempuan merupakan satu-satunya jurnal feminis di Indonesia dan bernaung di bawah Yayasan Jurnal Perempuan. Hingga Januari 2018 Jurnal Perempuan (JP) telah menerbitkan 95 Edisi.


Jurnal Perempuan (JP) dengan edisinya yang ke 95 yang berjudul  Perempuan Nelayan memperoleh dukungan Ford Foundation dalam pembuatan film dokumenter dengan judul yang sama, yaitu Perempuan Nelayan.


Saya kompasianer yang tergabung dalam grup Komick (Kompasianers Only Movie Enthus (Iast) Klub), merasa senang bisa hadir dalam acara Pemutaran Film Dokumenter dan Pendidikan Publik JP95 yang diadakan di Hotel Aryaduta Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2018. 

Sungguh acara ini membuka wawasan saya tentang adanya sosok perempuan tangguh yang setiap harinya tak hanya melakukan rutinitas sebagai ibu rumah tangga saja, namun ia juga seorang nelayan, yang biasanya kita ketehui profesi nelayan identik dilakoni laki-laki.


Acara ini menghadirkan narasumber Pak Dr.Dedi Adhuri, Ibu Susan Herawati, Mbak Andi Misbahul Pratiwi.

Para narasumber yang dihadirkan di acaraPendidikan Publik & Pemutaran Film Dokumenter JP 95 (Foto: dokpri)
Para narasumber yang dihadirkan di acaraPendidikan Publik & Pemutaran Film Dokumenter JP 95 (Foto: dokpri)
Pastinya ada persoalan yang menarik dari Perempuan Nelayan tersebut sehingga mereka menjadi topik penelitian Jurnal Perempuan hingga dibuatkan film dokumenternya. Mari kita mengenal lebih jauh tentang perempuan nelayan.

Definisi Nelayan menurut UU No.7/2016 adalah " orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan."
Indonesia merupakan  negara maritim terbesar di dunia, sehingga membuat Presiden Joko Widodo mencanangkan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia". 

Pak Jokowi menempatkan nelayan sebagai aktor utamanya utuk memanfaatkan kekayaan lautnya dengan sebaik mungkin dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 

Tak tanggung-tanggung Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipilih Presiden adalah Ibu Susi Pujiastuti merupakan sosok yang pintar, sangat tegas dan berani, terbukti ada kebijakan yang dibuat Ibu Susi sudah membuat banyak kapal-kapal asing yang mencuri mencari ikan di perairan Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan. Semua ini dilakukan untuk menunjukkan Indonesia tidak lagi mengabaikan sektor kelautan dan perikanan.

Ibu Susi bahkan menginginkan pengembangan perairan laut bisa mengubah masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai negara penghasil Ikan terbanyak, namun kesejahteraan nelayan juga dapat meningkat.

Ibu  Dr. Ir. Rina. M.Si, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam kata sambutan acara ini menjelaskan pada tahun 2017 ada 80 % program yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengikut sertakan keluarga nelayan dan menjadi kegiatan yang kontinyu dilakukan. Sebagai contoh di KKP ada Pusat Pelatihan Masyarakat. 

Di tahun 2017  Pelatihan khusus wanita nelayan, ada sekitar 600 -- 700 perempuan nelayan ikut dalam pelatihan ini, mulai dari pelatihan managemen usaha,  pengolahan produk perikanan, barang kerajinan.


"Program pemberdayaan ini pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan potensi diri dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggraan bermasyarakat sehingga perempuan bisa sejajar dengan laki-laki.Walaupun sebenarnya tidak ada pembedaan dalam Undang-Undang.
Nelayan adalah subjek ke pekerjaan, bukan ke gender. Siapapun yang melakukan kegiatan nelayan, maka ia adalah nelayan. Namun implementasi di lapangan   tidak sesederhana itu."ujar Ibu  Dr. Ir. Rina. M.Si,


"Salah satu program KKP adalah memberikan asuransi kepada siapa saja yang bekerja sebagai nelayan. Patokannya adalah status pekerjaan di KTP tertulis 'Nelayan', maka ia kan mendapatkan Kartu Nelayan, yang bisa mengakses asuransi.
Bila nelayan meninggal dalam kegiatannya saat melaut, ia memperoleh 200 Juta. Bila nelayan sekembalinya dari melaut sakit dan meninggal di rumah, maka ia memperoleh 160 juta, Bila sampai mengalami cacat tetap atau sakit saja, maka tetap ada bantuan dari asuransi," demikian  Ibu  Dr. Ir. Rina. M.Si,menjelaskan.


Namun kenyataannya belum semua perempuan nelayan yang bekerja di laut mendapatkan Kartu Nelayan. Apalagi terkait definisi nelayan, maka perempuan nelayan yang bekerja di hulu pada proses pengolahan ikan tidak bisa mendapatkannya.

Ibu Dr.Ir.Rina.M.Si membuka acara Pemutaran Film Dokumenter & Pendididkan Publik JP 95 (foto: dokpri)
Ibu Dr.Ir.Rina.M.Si membuka acara Pemutaran Film Dokumenter & Pendididkan Publik JP 95 (foto: dokpri)
Ibu Atnike Nova Sigiro dari Jurnal Perempuan dalam keynote speaker nya menjelaskan "Profesi Nelayan yang dianggap hanya sebagai profesi laki-laki merupakan pengabaian terhadap peran perempuan. Pengabaian terhadap perempuan nelayan mengakibatkan ketimpangan gender dan hak sebagai nelayan. Padahal perempuan nelayan ada juga yang ikut dalam proses penangkapan ikan di laut, namun cuma dianggap menemani suami. Tidak banyak perempuan nelayan yang sudah mempunyai KTP dengan status pekerjaan sebagai nelayan."

Kehadiran Undang-Undang No.7/ 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah sebuah kemajuan. UU ini memiliki semangat untuk melindungi hak-hak nelayan kecil sebagai salah satu kelompok yang rentan. 

Sayangnya implementasi kebijakan tersebut belum menggapai perempuan Nelayan. Definisi Nelayan dalam UU tersebut dibatasi hanya pada pekerjaan menangkap ikan yang diasosiasikan sebagai dunia profesi laki-laki. Hal ini membuat perempuan tersingkir dari kategori nelayan. Padahal kebijakan publik yang ideal seharusnya dapat menghapuskan diskriminasi gender dan menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Ibu Atnike Sigiro dalam keynote speaker mengungkapkan telah terjadinya pengabaian terhadap perempuan nelayan di Indonesa. (foto:dokpri)
Ibu Atnike Sigiro dalam keynote speaker mengungkapkan telah terjadinya pengabaian terhadap perempuan nelayan di Indonesa. (foto:dokpri)
Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3