Pagi itu, aula kantor Desa Perina Kecamatan Jonggat, cukup ramai. Sejumlah operator sistem informasi desa dan perangkat desa dari beberapa desa, serta pendamping desa duduk berhadap-hadapan, mencermati dashboard indeks desa. Pendampingan penginputan data Indeks Desa (ID) digelar untuk pertama kalinya sejak diluncurkan tahun lalu.
Satu per satu isian ditelusuri. Mulai dari akses pendidikan, keberadaan fasilitas kesehatan, hingga pelayanan dasar lainnya. Suasana masih cukup tenang. Hingga tibalah sesi tentang penggunaan listrik rumah tangga. Seorang pendamping membuka diskusi: “Apakah mayoritas warga sudah menggunakan listrik untuk kebutuhan dasar?”
Suasana mendadak ramai. Tetiba berbagai suara saling bersahutan. Seorang ibu dari dari salah satu desa terpencil mengangkat tangan, lalu dengan nada tinggi menyampaikan keluhan, “Kemarin katanya ada diskon listrik. Kami senang, bisa sedikit berhemat. Tapi ternyata zonk. Tidak jelas.”
Keluhan itu membuka kran uneg-uneg. Seorang kepala dusun menimpali bahwa banyak warganya kecewa. Sebagian bahkan sempat menyiapkan kebutuhan rumah tangga berdasarkan kabar diskon. Namun realitas di rekening listrik bulan Juni berbicara lain—tak ada potongan seperti yang dijanjikan.
Diskon yang Menyala Sebentar, Lalu Padam
Diskon tarif listrik sebesar 50 persen sejatinya direncanakan untuk Juni dan Juli 2025. Rencana ini menjadi harapan besar, terutama bagi rumah tangga desa yang selama ini harus pintar-pintar membagi penghasilan untuk kebutuhan dasar. Sayangnya, kebijakan itu dibatalkan secara mendadak.
Alasan yang disampaikan pemerintah adalah ketidaksiapan anggaran dan keterlambatan proses administrasi. Dana yang awalnya dialokasikan untuk diskon dialihkan ke Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. Namun, warga desa mayoritas tidak termasuk kategori ini.
Sebagian besar warga desa menggantungkan hidup dari sektor informal: petani, buruh tani, pengrajin, dan pedagang kecil. Mereka tidak bergaji tetap, tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan formal, dan sering kali tidak memiliki akses terhadap subsidi yang ditentukan secara administratif.
Akibatnya, pembatalan diskon listrik ini terasa seperti mencabut lilin di tengah malam. Harapan yang sempat menyala itu redup begitu saja. Apalagi, warga desa jarang mengetahui secara cepat dan lengkap mengenai perubahan kebijakan. Mereka lebih sering tahu dari cerita warung atau obrolan musala.
Ketika Listrik Jadi Barang Mewah
Di desa, listrik bukan sekadar kebutuhan teknis. Ia adalah pintu untuk membuka peluang. Penerangan malam hari memberi anak-anak kesempatan belajar, memberi ibu-ibu waktu menjahit atau menenun, serta memungkinkan warung kecil beroperasi sedikit lebih lama. Listrik menyatu dengan produktivitas.
Namun, bagi banyak rumah tangga miskin, tagihan listrik tetap menjadi momok bulanan. Meskipun daya yang dipasang hanya 450 VA atau 900 VA, angka pada rekening listrik tetap membebani, terlebih ketika penghasilan tak menentu. Diskon listrik semestinya menjadi bentuk kehadiran negara yang dirasakan langsung.
