Politik Pilihan

3 Tahun Bersama Jokowi-JK

14 November 2017   22:05 Diperbarui: 14 November 2017   22:09 414 0 0

Sejak tanggal 20 Oktober 2014, pemerintahan kita dilanjutkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dimana pemilu kala itu dipenuhi kontroversi. Pasangan ini melanjutkan kendali dari presiden terdahulunya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Sebelumnya, Jokowi menjabat sebagai walikota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta. Kinerjanya yang baik serta gaya khasnya membuahkan berbagai perhatian dari media dalam maupun luar negeri seperti media TIME. Tak terasa sudah 3 tahun lebih Indonesia berada dalam tangan Jokowi-JK. Dirasakan secara langsung atau tidak, tentu ada banyak perubahan yang kita alami.

Kantor staf kepresidenan menyatakan bahwa ada 4 aspek utama bukti komitmen pemerintah yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas (memperbesar kue ekonomi untuk dibagi secara adil), pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif (mengatasi kesenjangan sosial), pembangunan kewilayahan (pemerataan wilayah), dan pembangunan polhukam dan budaya (meyakinkan program-program pemerataan berjalan efektif).

            Ada beberapa capaian dalam bidang ekonomi. Pada kedaulatan pangan, anggaran melonjak sebesar 53,2% sejak 2014, dari 67,3 triliun menjadi 103,1 triliun. Hal ini juga diikuti naiknya anggaran desa dari 2015 hingga 2017. Pada 2015 sebesar 20,76 triliun yang kemudian meningkat pesat di tahun berikutnya menjadi sebesar 46,9 triliun dan diikuti angka 60 triliun untuk tahun ini. Di bidang ketenagakerjaan, tercatat sebagai jumlah terendah selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar 5,33% dimana lebih dari 3 juta tenaga kerja telah mendapat lapangan pekerjaan. 

Menurut Arif Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), keadilan ekonomi semakin membaik sejak Indonesia diperintah oleh Jokowi-JK. Pencapaian tersebut terlihat pada angka kemiskinan dimana selama 2015-2017 pemerintahan Jokowi telah mengentaskan 821.570 jiwa warga dari status miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Maret 2017 sebesar 10,64%, jauh di bawah Maret 2015 yang masih 11,22 %. Hal ini ditambah tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga makin berkurang melalui rasio GINI, pada Maret 2017 tercatat 0,393 padahal pada Maret 2015 masih 0,408.

            Tidak hanya bidang ekonomi yang mengalami lonjakan namun juga bidang sosial. Jumlah siswa yang putus sekolah mengalami penurunan lebih dari 200 ribu siswa. Kualitas hidup juga mengalami peningkatan, diindikasikan oleh angka harapan hidup yang menjadi 70,90 tahun pada 2016 dari 70,59 tahun pada 2014. Dengan meningkatnya indikator-indikator di atas, indeks kesengsaraan (misery indeks) masyarakat juga mengalami penurunan drastis. 

Jika pada 2014 masih ada di posisi 14,3, sekarang berada di sekitar 8,63-9,53. Layanan kesehatan masyarakat makin terbuka dengan dibagikannya Kartu Indonesia Sehat yang saat ini sudah lebih dari 92 juta kartu diterima penduduk. Akses terhadap sanitasi dan sumber air minum yang layak juga membaik. Saat ini, masing-masing mencapai 67,80% dan 71,14% serta didukung melalui pemanfaatan dana desa. Hingga Agustus 2017, sudah 35.845 desa yang sanitasinya diperbaiki.

            Tetapi, dalam 3 tahun ini ada juga yang mengalami grafik stagnan yaitu dalam penyelesaian kasus-kasus HAM sesuai yang dijanjikan Jokowi. Berikut adalah daftar kasus-kasus HAM yang belum tuntas: kasus tahun 1965-1966, peristiwa Wasior di Papua Barat dan Wamena di Papua, penembak misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, penghilangan orang dengan paksa 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998. Beberapa aktivis HAM seperti Sumarsih kecewa dengan tindakan Jokowi yang lambat dalam mengentaskan dan mencari kebenaran kasus-kasus tersebut.

            Pemerintahan Jokowi-JK sedari 2014 telah membawa cukup banyak perubahan ke depan yang lebih baik dalam berbagai bidang dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Tak jarang banyak masyarakat yang mengagumi sosok Jokowi tersebut. Namun, pemerintahan ini juga harus menepati janji untuk melaksanakan program-program yang ada seperti menuntaskan kasus HAM. Bila memperbaiki kinerja yang sudah baik ini menjadi lebih baik, Indonesia tentu akan menjadi negara maju dan diperhitungkan di kancah internasional.