Kerugian triliunan itu hanya yang bisa ditelusuri oleh KPK, berapa triliunan yang masih harus ditelusuri karena korupsi adalah kejahatan yang sangat sistematis.
Tingginya kerugian tidak sebanding dengan sanksi yang diberikan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling lemah dalam penegakan hukum kasus korupsi dibandingkan beberapa negara yang menerapkan sanksi keras dalam bentuk hukuman mati bagi pelakunya seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan.Â
Sementara di Jepang meski tidak menerapkan hukuman mati namun budaya malu yang sangat kuat kerap mendorong para terpidana korupsi memilih bunuh diri. Sementara disini, pelaku korupsi tetap dapat panggung dan harta mereka pun aman.
Kedua, alasan over kapasitas sangat tidak masuk akal. Para narapidana kasus korupsi biasanya ditempatkan di Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, Lapas Sukamiskin adalah satu dari 6 lapas lain di Kanwil Jawa Barat yang kapasitasnya mencukupi. Silakan cek link berikut.
Jadi, alasan kemanusiaan maupun alasan over kapasitas tidak relevan untuk membebaskan arapidana korupsi karena pandemi. Selain itu, sudah banyak informasi beredar betapa nyaman hidup para koruptor meski dalam penjara.
Karena itu, Presiden Joko Widodo sudah seharusnya menolak usulan Kemenkumham, karena pembebasan narapidana korupsi tidak mendesak untuk dilakukan.
