Bencana Alam dan Garingnya "Gaya" Jokowi

"Tidak ada terobosan kebijakan di era Jokowi yang lebih mengarusutamakan pengurangan risiko bencana," tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menyoroti, peran pemerintah di era Presiden Joko Widodo terkait penanganan bencana kepada Okezone.com 14 Oktober 2016 lalu.

Terkait mitigasi bencana, Dadan mengatakan, seharusnya pemerintah benar-benar mempertimbangkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang rutin mengeluarkan peringatan dini atau data terkait kemungkinan terjadinya bencana. Dengan data dan rekomendasi yang ada, pemerintah sebenarnya sudah tahu daerah mana saja yang rawan terhadap bencana. Sehingga upaya dini bisa dilakukan demi mencegah terjadinya bencana. Kalaupun bencana tetap terjadi, minimal jumlah korban bisa diminimalisasi. 

*****

Pernyataan Dadan tersebut diatas seperti diamini oleh kejadian kemaren, tragedi tsunami yang melanda dan meluluhlantakan beberapa daerah dalam radius 200 km dari titik tsunami berawal. 

Dugaan dari BMKG terkait adanya runtuhan lereng Anak Krakatau yang memicu adanya gelombang yang menyasar dan mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dan ribuan korban yang masih berharap adanya bantuan berupa obat dan makanan dari pemerintah. 

Lemahnya kemampuan pemerintah memberikan peringatan dini ini terlihat saat BMKG yang merilis info melalui Twitter yang membantah akan terjadinya tsunami atau pemda setempat membatasi kunjungan warga dari luar daerah terdampak dan melakukan evakuasi untuk mengurangi persentase korban atau kerugian sebelum kejadian bencana datang. Jepang dalam hal mitigasi patut dan perlu untuk dijadikan role model Indonesia.

screenshot twitter Sutopo Purwo Nugroho

Sebuah acara di televisi swasta tadi pagi yang menyebutkan penanggulanan dan pencegahan yang tidak optimal dari pemerintah bukan karena faktor teknologi melainkan biaya dan skala prioritas yang tidak ditetapkan. 

Padahal dengan hidup diatas Cincin Api membuat Indonesia harus senantiasa bersiaga atas peluang terjadi gempa dan tsunami. Dan Jokowi malahan membuat kebijakan yang justru bertolak belakang dengan situasi yang sewaktu-waktu bisa memakan korban jiwa yang massif dan kerugian harta-benda yang tidak sedikit.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran mitigasi bencana yang disetujui DPR untuk tahun 2019 mengalami penurunan. Tercatat, anggaran BNPB tahun 2019 adalah Rp 610 miliar, sedangkan 2018 selisih 90 miliar lebih besar, yaitu Rp 700 miliar.

"Rp 610 miliar untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia tentu sangat berkurang. Jadi sistem peringatan dini bencana di Indonesia itu masih jauh dari memadai," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).

Kebijakan Jokowi yang melawan nalar itu menyebabkan lamban dan kuat terkesankan adanya pengabaian, atau setidaknya pemerintahan Jokowi memandang remeh persoalan mitigasi bencana. Berkali-kali kejadian bencana alam yang datang silih berganti tidak membuat atensi Jokowi kepada hal tersebut mendapatkan porsi yang lebih besar.