Konglomerat-konglomerat properti macam Ciputra Group, Agung Podomoro  Group, Sinar Mas Land Group, dan Lippo Group, sekadar menyebut nama, pintar mengonversi situasi keterbatasan lahan dan ketidaktegasan  pemerintah menjadi peluang. Alhasil, mereka "mengangkangi" ribuan bahkan puluhan ribu hektar lahan di beberapa kawasan di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian  Simanungkalit, mengemukakan fenomena penguasaan lahan ribuan hektar oleh pengembang dan pemilik modal tersebut kepada Kompas.com, Jumat  (5/12/2014).
"Jangan salahkan pemerintah daerah (pemda) karena mereka akan  senang-senang saja menerima dana masuk dari pengembang dan investor  properti. Pemda akan menerima mereka, bahkan menggelar karpet merah  karena ada dana investasi," tutur Panangian.
Sumber di sini.
*****
Perseteruan antara Jokowi dengan para oposan tidak akan berhenti sampai pada titik mereka bersepakat atas konten yang selama ini menjadi pintu masuk perseteruan tersebut. Sebut saja upaya Jokowi mengais simpati publik --yang mungkin menjadi upaya menaikkan elektabilitas-- dengan membagi-bagikan sertifikat kepemilikan tanah di beberapa kali kesempatan.
Upaya Jokowi tersebut dituding Amien Rais bagian dari upaya pengibulan karena esensinya tanah air ini telah dicaplok oleh kelompok tertentu yang secara persentase sangat sedikit jumlahnya tapi mampu mengangkangi sebagian besar luas tanah/properti di Indonesia. Seperti yang pernah disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam disebuah kesempatan.
"0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia melalui  konglomerasi, PT ini PT itu, real estate, pertambangan, perkebunan  sawit, HPH. Ini hanya menunggu bom waktu, apalagi yang 0,2% itu  maaf-maaf kalau pakai bahasa lama itu non pribumi" ujar Prof Yusril.
Pernyataan Prof Yusril disampaikan dalam acara Indonesia Lawyer  CLub(ILC) dengan judul "TAHUN GADUH BERLALU, TAHUN ---- DATANG" edisi selasa 12 Januari 2016 di TV ONE. Dalam kesempatan tersebut Prof Yusril  sedang mengungkapkan evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo yang sangat buruk.
"Ada satu juta delapan puluh ribu dari 5 juta yang ditargetkan(baca: 2017), sedangkan  yang diserahkan total ada 4,2 juta,"kata Amran Sulaiman sembari  mengulang pernyataan presiden. Dalam beberapa kesempatan Jokowi mengutarakan motif dari kebijakan politiknya tersebut.
"Kenapa sertifikat (tanah) ini  penting? Dan saya kejar-kejar terus (Menteri ATR) supaya bapak ibu dan  saudara semua tahu, setiap saya ke daerah, setiap provinsi,  kabupaten/kota, keluhannya masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa  lahan di mana-mana,"tutur Jokowi saat acara penyerahan 4 ribu  sertifikat tanah di GOR Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).
