Jokowi Sangat Bisa Dikalahkan, Percayalah!

"Jokowi bisa dikalahkan seperti Ahok," 

Demikian ujar anggota Komisi II DPR RI. Sebagai alternatif, PAN telah menyiapkan Ketua Umum Zulkifli Hasan  sebagai nama yang akan diusung di Pilpres 2019. Kader PAN bahkan sudah  menasbihkan Zulhas sebagai capres usungan PAN dalam Rakernas PAN di  Bandung. Dalam kesempatan ini, Yandri bahkan mengajak partai-partai yang ingin  mengajukan capres alternatif melawan Jokowi untuk duduk bersama.

"Bang Zul punya potensi mewakili luar Jawa. Dia putra lampung, pernah jadi menteri dan dekat kalangan umat, siapapun partai yang ingin cari alternatif selain Jokowi, PAN siap berkomunikasi," tukasnya.

Sumberdi sini.

*****

PAN sebagai partai yang dilahirkan oleh sebuah situasi transisi dari orde Baru ke era Reformasi menunjukkan kegigihannya sebagai partai yang masih bernalar dalam menyikapi beberapa kebijakan rezim yang dianggap telah keluar dari garis cita-cita yang dimaklumatkan sebelumnya. Rezim yang pada awalnya menjanjikan Indonesia yang mandiri, berdikari dan mengusung semangat revolusi mental.

Namun pada pertengahan tahun ke tiga trend dari rezim ini semakin menunjukkan karakter aslinya yakni hanya menjadi medium transaksional antara para politisi pragmatis dengan para kapitalis yang dahulu mungkin telah menggelontorkan sejumlah dana yang besar untuk operasional timses. Alih-alih mandiri sebagai sebuah bangsa, Indonesia berubah drastis jadi negara doyan berhutang dan melakukan kebijakan yang melawan nalar publik. Impor beras menjelang panen raya dengan berikut gamangnya seorang menteri ketika ditanyakan data yang up to date tentang stok cadangan beras di gudang-gudang Bulog.

Indonesia beralih rupa  menjadi negara yang terlihat panik membelanjakan APBN dan mengundang investor untuk beberapa proyek infrastruktur yang tidak menyentuh kepentingan publik secara langsung. Alhasil, sekali lagi, pernyataan Kwik Kian Gie tentang rasio pembiayaan dengan asas kemanfaatan dari sebuah proyek menjadi topik yang kemudian menjadi trending. Berhutang untuk sesuatu yang tidak berinteraksi langsung kepada kemakmuran rakyat.

Tidak penting bagi sebuah partai mencalonkan siapa, tapi menjadi sesuatu yang krusial dan substansial adalah mendapatkan figur atau tokoh yang di anggap dan di nilai mampu mengeluarkan Indonesia dari jeratan rente oleh badan dunia yang gemar membuat negara kelojotan persis kejadian Indonesia menjelang pecahnya aksi reformasi rakyat Indonesia (baca: people's power) di tahun 1997-1998. 

Sesuatu yang penting adalah Indonesia harus kembali kepada khittah yang termaktub di pembukaan UUD 1945 yakni memakmurkan rakyat secara adil dan sejahtera. Dan bukan menjadi ajang bancakan para kapitalis dan politis pragmatis yang lebih gemar menimbun uang melalui prilaku koruptif dan memperkaya kroni-kroninya.

Indonesia terlalu besar untuk dikerdilkan dengan asas "trial and error". Sudah cukup bagi rakyat memendam keinginan memiliki kehidupan yang lebih baik dan bukan melulu dibombardir oleh pencitraan yang kosmetis. Revolusi mental yang diekspresikan dengan membangun sejumlah proyek yang berpotensi mangkrak. Mungkin revolusi mental di maksud adalah dengan melatih rakyat menahan amarah karena nyaris semua harga komoditas beringsut naik karena di picu naiknya tarif listrik dan BBM sebagai konsekwensi menaiknya biaya produksi barang.