Muhammad Said Didu, staf khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan beberapa karir di sejumlah era presiden Indonesia serta terkenal dengan gaya ceplas-ceplosnya bakat dari Bugis-nya. Meskipun lebih kerap dibelakang layar pria jebolan IPB ini sesekali tampil dilayar kaca dengan kemampuan berdebatnya yang yahud.
Dan kemudian men-cuit sebuah informasi yang mengagetkan ini tentu saja tidak sekedar forward tanpa melakukan penelusuran mendalam tentang kebenaran dari konten yang dia sampaikan.
Diksi yang dia pilih "makin bahaya" menunjukkan tanpa ada bandara saja keberadaan sejumlah pulau penuh misteri tersebut sudah berbahaya. Apalagi beberapa keanehan makin terlihat semenjak minus empat hari pasangan pemenang pilkada Jakarta, Anies-Sandi sebelum dilantik. Misalnya ada penerbitan sertifikat di pulau D yang masih bermasalah oleh pemerintahan semasa Djarot Syaiful dan pencabutan moratorium dari proyek Reklamasi tersebut.
"Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan)," kata Luhut di Medan, Jumat (6/10).
Luhut pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu. "Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut.
Anies yang menjanjikan akan stop semua proyek reklamasi tersebut mendapatkan ucapan welcome dari pemerintahan Jokowi. Sebuah gestur politik bahwa perang tanding yang tidak berimbang sudah dimulai. Ngototnya Jokowi (meskipun dalam hal ini Luhut yang terlihat ekspresif) untuk tetap melanjutkan proyek yang ditentang habis oleh sejumlah penggiat lingkungan hidup seperti Walhi dan komponen akademisi seperti alumni ITB. Luhut begitu yakin proyek tersebut harus berjalan meskipun ditantang Anies-Sandi untuk mendeskripsikan apa asas manfaat bagi penduduk Jakarta yang terdampak.
Berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya ini --rencana pembangunan bandara-- seharusnya tetap menjadi hak publik untuk didistribusikan dalam bentuk konferensi pers atau press release dari pihak terkait. Setidaknya Menhub karena isu berpotensi akan menaikkan tensi dan level of resistence yang luar biasa.
Membayangkan sejumlah pulau yang bisa memuat penghuni hingga jutaan jiwa berikut sebuah bandara yang modern dan representatif bak membayangkan sebuah negara kecil yang mandiri. Persis seperti Singapura, sebuah negara kecil yang menyebalkan. Tempat berkumpul dan berkongsinya para koruptor dan pengemplang dan penilep duit negara yang tidak mengijinkan aparat Indonesia untuk mencomot mereka agar bisa mempertanggungjawabkan tindakan kriminal mereka serta mengembalikan dana yang di embat.
Pulau-pulau reklamasi yang menurut beberapa pakar dengan total luas 5.100 hektar sama persis akan dibangun sebuah kota baru. Jika diasumsikan dengan 1 hektar = 5 Tower. Maka total 25.500 tower akan dibangun. Dengan asumsi perunit terdiri dari 30 lantai maka akan tersedia 30 x 25.500 = 765.000 lantai. Jika luas perunit adalah 72m2 maka ada 10 unit perlantai. Maka total jumlah unit yang tersedia adalah 7.650.000 unit apartemen. Jumlah penduduk yang dapat ditampung di pulau reklamasi dengan asumsi perkeluarga 4 orang adalah 30,600,000 jiwa. Siapakah mereka? Keluarga seperti apa yang tinggal di pulau reklamasi tersebut? Yang tinggal di pulau reklamasi adalah mereka yang mampu mengeluarkan uang 1 milyar untuk beli 1 unit apartemen.
Tanpa berniat rasis, dalam hiruk-pikuk dunia properti hingga perhari ini yang mampu untuk membeli unit hunian seharga semilyar hanyalah golongan tertentu. Jangan naif untuk menebak bangunan yang kelak berdiri di semua pulau tersebut akan berdiri rumah susun sederhana yang kelak akan diisi oleh warga Jakarta dengan subsidi dari negara.
Jika pembaca rajin untuk browsing, maka iklan-iklan tentang sejumlah pulau tersebut sudah "gaduh" di sejumlah negara di kawasan Asia. Dan tidak ada iklan yang diputar untuk domestik.
