Baru saja baca berita di Kompas hari ini (Selasa, 18 feb'14) mengenai pedagang Blok G yang kembali memenuhi jalan raya. Alasan pedagang, Blok G sepi, omzet menurun. Selain itu, masa gratis 6 bulan sudah habis, sehingga mereka harus membayar sewa, sama seperti pedagang yang mengisi kios lainnya. Kemudian mereka juga mempertanyakan berbagai fasilitas seperti tangga jalan atau eskalator yang sampai sekarang belum dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.
Padahal selama ini Jokowi sudah berupaya agar Blok G ramai. Bahkan memborong berbelanja di sana jika mampir, dan mengupayakan adanya hiburan setiap minggu, sehingga Blok G di Tanah Abang ini menarik minat orang. Bukan itu saja, saya sendiri pernah lihat iklan khusus dari pemprov DKI di JakTV, agar warga rajin berbelanja di Blok G.
Tetapi itu tidak membuat para pedagang Blok G mau tetap menjaga ketertiban. Malah 'turun' lagi ke jalan. Makanya, karena ini pelanggaran hukum tata tertib di Jakarta, sebaiknya Jokowi sudah mulai menerapkan 'tangan besi' untuk mengatur Jakarta. Ibaratnya warga Jakarta ini sudah dikasih hati minta jantung.
Mengapa Jokowi harus bertangan besi membenahi Jakarta?
1. Pedagang itu sudah dikasih fasilitas tempat di Blok G, jadi bukan digusur semena-mena, tetapi digeser.
2. Pedagang yang turun ke badan jalan sudah jelas merugikan kepentingan publik berupa kemacetan dan sebagainya
3. Badan jalan itu bukan milik pribadi pedagang, tetapi milik publik. Mengambil milik publik untuk kepentingan pribadi itu sama dengan 'mencuri'
4. Prinsip keadilan bagi pedagang yang mematuhi hukum. Bagi pedagang yang mau membayar sewa, dan berupaya untuk tetap laris jualannya dengan upaya sendiri, tentu sebenarnya memiliki kecemburuan terhadap 'perlakuan istimewa' pedagang blok G ini, termasuk ketika adanya pembiaran pedagang menjemput pembeli di jalan yang bukan haknya
Lagian, kalau soal laku gak laku jualan di Blok G, masa pedagang hanya mengandalkan promosi dari pemprov? Seharusnya juga promosiin sendiri donk. Gimana kek caranya, namanya juga berdagang. Curiganya sih saya, sebenarnya mereka cukup untung di Blok G, tetapi memang omzetnya tidak sebesar ketika jualan di badan jalan itu. Kalau perlu, diaudit hasil jualan mereka.
Selain itu, pak Jokowi perlu juga memberi sanksi kepada pembeli yang membeli tidak pada tempatnya. Ini perlu, karena pembeli dan pedagang sama-sama mau enaknya saja. Sudah tahu ada tempat membeli yang sesuai dengan hukum, tetapi bisa saja parkir sembarangan terus membeli di badan jalan.
Kebiasaan warga Jakarta ke arah hidup disiplin, tertib dan bersih tampaknya hanya bisa dengan penegakan hukum yang tegas.
Ya sudah, gitu saja. Salam Kompasiana!