Sebagai warga DKI Jakarta, terus terang saya juengkel sekali melihat kisruh Ahok vs DPRD ini. Yang jadi korban kan rakyat juga. Pembangunan bisa-bisa mandek. Pelayanan kepada rakyat terkendala. Ketika melalui sebuah SMA dekat kantor saya, SMAN 55 , itu sekolah mangkrak pembangunannya. Entah kapan mau diteruskan. Murid-murid diungsikan ke SDN Pengadegan, masuk siang (gantian ma yang SD), dengan fasilitas ukuran anak SD (termasuk bangku yang imut) untuk ukuran remaja. Gimana mau mikir, duduk aja kesempitan gitu.
Belum lagi kalau melihat sungai, selokan yang gelap dan kotor, transportasi publik, bus-bus Transjakarta yang mulai memble. Kan belinya pake duit APBD, bertahap setiap tahun. Jadi baru sebagian yang baru. Rasanya dengan nilai APBD Rp 70-an Trilyun, seharusnya dari awal tahun pembangunan sudah gegap gempita. Tetapi dengan kisruh begini, APBD tertahan, entah kapan bisa cair. Suhu politik bisa mengesampingkan kepentingan rakyat.
Lagian, apa DPRD gak bisa mikir, e-budgeting kan demi kebaikan, masa depan Indonesia? Kita sangat memerlukan sistem yang transparan, bisa diukur dan pertanggungjawabannya jelas. Itu kalau mau Indonesia maju, negara ini makin beradab. Tetapi kalau yang dipikirkan kepentingan sendiri, kelompoknya atau partai, siap-siap aja Indonesia nyungsep menjadi negara termiskin dengan pelayanan publik paling buruk sedunia. Kan Jakarta sudah meraih gelar itu, termacet sedunia.
Mengingat kisruh Ahok ini, jadi inget bagaimana Bu Risma, Walikota Surabaya juga dilengserkan oleh DPRD. Gempuran terhadap bu Risma dimulai bahkan ketika Risma baru 2 bulan menjabat sebagai walikota. Kasus yang menjerat Bu Risma memang dimulai dari e-budgeting juga, yang bikin gerah anggota DPRD Surabaya. Ketika itu, Bu Risma juga sampai diancam mau dibunuh segala.
Kasus berikutnya adalah masalah perwali soal iklan reklame yang begitu semrawut di Surabaya, dan penolakan terhadap jalan tol tengah kota. Bu Risma juga menolak uang-uang gak jelas yang diajukan oleh DPRD. Akhirnya Bu Risma memang dilengserkan oleh DPRD. Hebat sekali DPRD ini ya, gak mikir kepentingan rakyat. Syukurnya, yang membatalkan pelengseran itu adalah Kemendagri.
Mirip banget, Ahok dengan bu Risma. Cablak dan galaknya juga sama, hehee. Gak kira, nasib pertentangannya dengan DPRD juga nyaris sama. Karena Ahok masih dalam proses, yang belum tahu apakah berujung dimakzulkan atau tidak. Walaupun naga-naganya seperti itu.
Semoga dalam masalah Ahok-DPRD ini, pemerintah pusat bisa memfasilitasi penyelesaian permasalahannya, menjadi mediator. Sehingga kisruh tidak berlarut-larut yang membuat rakyat semakin menjadi korban.
Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!