Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekonomi Masyarakat

Mujiburrahman

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dunia saat ini sedang dilanda oleh pandemi Covid-19  yang begitu panjang dan sangat berbahaya, di Indonesia sendiri sudah berlangsung selama kurun waktu lebih dari satu tahun sejak pertama kali terkonfirmasinya pada bulan maret 2020 lalu. Hari ini pandemi ini telah memakan puluhan ribu nyawa dan jutaan orang dinyatakan positif Covid-19. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan, baik bagi negara dan juga warga masyarakat mengingat tingkat kematian yang cukup tinggi dan angka paenyebaran atau penularan yang sampai kini masih sulit untuk dikendalikan.

Melihat dari sisi historis bagaimana penyebaran Covid-19 yang sulit dikendalikan tentu tidak lepas dari peran negara atau pemerintah dalam menyikapi pandemi ini sejak awal terkonfirmasinya di wuhan, China. Di awal apndemi, ketika negara-negara di dunia sibuk memikirkan bagaimana mengantisipasi supaya covid-19 tidak berdampak luas pada negara, justru Indonesia mengabaikan himbauan dari para ahli kesehatan baik yang ada di Indonesia maupun peringatan dari badan kesehatan dunia (WHO).

Melihat bagimana penanagan covid-19 berdasarkan pendekatan ekonomi politik yang mempelajari tentang bagaimana hubungan antara ekonomi dan politik dapat dilihat bagaimana langkah Indonesia malah sibuk mendatangkan wisatawan asing ketika Covid-19 mulai terkonfirmasi di negara-negara tetangga atau lambannya pemeberlakuan pembatasan sosial. Disini dapat kita lihat bagaimana pemerintah lebih mengupayakan sisi ekonomi daripada mengambil tindakan tegas penanganan Covid-19.

Kini pandemi Covid-19 justru menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena masih belum dapat diatasi oleh pemerintah. Berbagai upaya dan kebijakan telah dicoba, mulai dari pembatasan sosisal masyarakat yaitu PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat sampai pada penggalakan vaksinasi demi mencegah terjadinya kematian dan penyabaran yang tinggi dan pandemi ini bisa cepat diakhiri. Dalam pengambilan keputusan pemerintah tentu tidak terlepas dalam pertimbanagan ekonomi, sebab ekonomi negara harus bisa diupayakan tetap berjalan.

Dalam pengambilan kebijakan seperti vaksinasi atau pembatasan mobilitas warga justru menjadi polemik bagi negara. Masyarakat yang menjalani kebijakan terutama dari kalangan bawah tentu harus tetap bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan tidak seperti dari kelas menengah atas yang bisa melakukan Work From Home (WFH). 

Ditengah pandemi pemerintah seharusnya mampu menjamin keberlangsungan hidup rakyat dengan kebijakan yang telah diambilnya. Jika pemerintah hendak mengurangi mobilitas warga, maka pemerintah harus siap menanggung kebutuhan rakyat selama kebijakan itu berlangsung.

Berangkat dari Thomas Hobbes seorang ilmuan politik yang mengatakan bahwa negara adalah leviathan (monster laut dalam mitologi) dapat kita lihat pada masa pandemi ini berlangsung. Negara yang seharusnya mampu menjadi payung yang dapat melindungi rakyat justru mengambil tindakan yang merugikan warga masyakat terutama dalam ekonomi. Pasalnya bawak para pelaku UMKM atau pengusaha yang mengalami kerugian bahkan gulung tikar akibat dari buruknya penangan covid-19 dari pemerintah. 

Dikala rakyat sedang dilanda kesulitan ekonomi masih ada oknum-oknum pejabat yang memanfatkan situasi pandemi sebagai bisnis sampai ada oknum pejabat yang melakukan korupsi dana Bansos yang harusnya diberikan kepada rakyat. Dengan keadaan ekonomi yang kian memburuk pemerintah seharusnya lebih mampu mengambil langkah atau kebijakan yang tepat agar pandemi ini bisa terkendali dan masyarakat bisa tenang dan tentunya ekonomi bisa kembali berjalan dengan baik dan stabil seperti semula.