Oleh: Ilham Kurniawan, S.IP Anggota Sekolah Kader Pengawas Patisipatif (SKPP) BAWASLU
Proses demokrasi di indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan politik. hal ini tidak dapat dipungkiri jika dilihat dari keikutsertaan partai politik dengan berbagai ideologi.
Isu-isu politik primodial sebagai identitas dipastikan akan tetap muncul dalam kotensasi politik elektoral pemilihan kepala daerah pilkada 2020 maupun Pada Pilkada Provinsi Jambi, isu primodial yang berbasis suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) akan tetap dimainkan para elite politik dalam rangka memobilisasi dan meningkatkan ketertarikan calon pemilih. Politik identitas merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dengan komposisi masyarakat majemuk yang heterogen.
politik Identitas adalah politik yang didasari atas kesamaan beranekaragaman bentuk sosial dalam masyarakat. Politik identitas ini dimanfaatkan untuk mendulang suara-suara dalam pemilihan demokrasi di berbagai belahan negara di dunia.
Menurut stuart hall, Politik identitas dimaknai sebagai suatu proses yang dibentuk melalui sistem bawah sadar manusia, sistem ini rejadi karena adanya ketidakpuasaan dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi. dari pengertian para ahli di atas, mengenai pengertian politik identitas dapat disimpulkan secara umum bahwa politik identitas adalah politik yang di dasari pada kesamaan masyarakat yang terpinggirkan atau yang mencoba menghimpun kekuatan untuk melawan kelompok-kelompok tertentu.
Primodialisme sebenarnya muncul akibat pengaruh dari kemajemukan dan multikultural  terhadap kehidupan masyarakat. Menurut para ahli Abdillah (2002) dalam pandangannya, definisi politik identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan dasar persamaan tertentu baik persamaan agama, etnis, dan juga persamaan gender.
Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki tingkat penduduk yang beragam berlatar belakang budaya, suku, etnis dan agama. Etnis provinsi jambi terdiri dari penduduk asli Suku Kerinci, Melayu Jambi dan etnis pendatang dari Suku Jawa, minang, bugis, batak dan Palembang.
Ancaman pengunaan politik identitas terus menjadi perhatian oleh pemangku kepentingan yang berwenang, karena politik identitas akan memicu terjadinya polarasi masyarakat khususnya selama pasca pelaksanaan pesta demokrasi.
Polarasi simbol-simbol politik di indonesia menyadari bahwa politik identitas itu merupakan instrumen yang sangat ampuh dan murah untuk memobilisasi massa dan suara. Politik identitas memungkinkan untuk para kandidat calon kepala daerah mensosialisasikan diri dan masuk dalam semua golongan yang ada dalam masyarakat misalnya dengan menonjolkan kesamaan kesukuan calon pemimpin, kesamaan golongan ulama, kesamaan politik gender. politik identitas dipahami memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif politik identitas timbulnya konflik vertikal dan horizontal seperti ujaran kebencian antar kelompok, suku ras dan agama.
Ciri khas, yang ada di dalam politik identitas, antara lain adalah sebagai berikut;
- Memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekauatan berdasarkan peta politiknya.
- Ketidakpuasaan yang muncul dari dalam masayrakat yang merasa terpinggirkan
- Memberikan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rankaian agenda demokrasinya.
Seharusnya momentum pilkada harus dimaknai sebagai memilih seorang pemimpin kepala daerah yang handal, berintegritas, memiliki komitmen yang tinggi dan mampu membangun kebijakan yang baik bagi daerah dan kehidupan masyarakat.
