Kali ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menjadi perbincangan publik dimana dia menyebut (Dana pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama ini menjadi beban negara).
Bahkan Sri Mulyani mengungkapkan dana pensiun kurang lebih sebesar Rp 2.800 Triliun telah menjadikan beban keuangan negara. Dan secara keseluruhan pembayaran pensiunan hanya mengandalkan dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Padahal PNS selama setiap bulan penerimaan gaji dipotong untuk dana pensiun. Dan ini yang membuat banyak kontra dari masyarakat perihal ungkapan dari Sri Mulyani.
Di sisi lain dana pensiunan PNS dengan perhitungan iuran 4,75 persen dari gaji PNS dikelola oleh PT Taspen dan sisanya dari dana APBN sedangkan TNI dan Polri menggunakan sistem yang sama, akan tetapi dikelola oleh PT Asabri.
Dan terdapat pada UU 11/1969 yang mengatur tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda Pegawai. UU ini juga mengatur tentang program Jaminan Pensiun (JP) dan Jamin Hari Tua (JHT) untuk para pekerja PNS.
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan akan melakukan perombakan atau reformasi skema perihal dana pensiunan PNS. Sebab belanja pensiun di dalam dana APBN pemerintah tidak hanya dari pensiunan ASN TNI/Polri bahkan itu juga termasuk pada ASN daerah.
"Kita juga membayarkan pensiun penuh karena kita masih menggunakan prinsip defined benefit, artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah defined" ungkapan Sri Mulyani di Gedung DPR-RI (24/08/2022).
