Beberapa hari belakangan ini, isu pergantian (reshuffle) kabinet Indonesia Maju mengemuka. Alasan tidak bekerjanya dengan baik para menteri yang berada di barisan pemerintahan jadi alasan utama. Krises akibat pandemi yang tak juga usai menjadi poin pokok agar beberapa menteri di dalam kabinet segera diganti.
Ini juga tak lepas dari kemarahan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa kinerja para menterinya belum optimal. Terutama, dalam menangani pandemi covid-19 yang tak kunjung usai. Para menteri belum dianggap mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dan bisa bekerja lebih agar dampak pandemi bisa segera dikendalikan.
Marahnya Pak Jokowi memang patut diapresiasi. Siapa sih yang tidak marah jika ternyata anggaran untuk penanganan wabah ini belum terserap. Terutama, anggaran di Kementrian Kesehatan yang jauh dari kata pas. Tak hanya itu, beberapa kali para menteri kerap melakukan blunder. Seperti Menteri Pertanian yang begitu getol memaparkan kalung antivirus mencegah covid-19.
Sebagai rakyat biasa, tentu banyak pertanyaan muncul. Ini apa lagi sih Ya Allah. Kok gini amat pemerintahan kita?
Makanya, isu resfhuffle pun mulai bermunculan. Isu yang selalu hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan. Isu yang dianggap bisa menjadi angina segar perubahan yang lebih baik agar kehidupan di negara ini bisa bangkit dari keterpurukan.
Namun sayangnya, isu yang biasanya ditunggu ini ternyata tidak banyak mendapat respon dari masyarakat. Mereka yang sudah terdampak wabah ini dari segala aspek -- termasuk saya -- dan tertatih-tatih dalam menjalani hidup seakan sudah bodo amat. Siapapun nanti yang mengisi posisi beberapa menteri yang penting wabah bisa dikendalikan dan perekonomian bisa kembali pulih. Bukan lagi melempar isu atau hal-hal di luar kendali akal sehat yang membuat kepala semakin sakit.
Meski demikian, bagi saya yang harus pertama diganti adalah Menteri Kesehatan. Ini sudah harus dilakukan karena sang menteri ini bisa dianggap membawa petaka bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, saat awal-awal kemunculan penyakit ini, dengan entengnya ia tidak terlalu menganggap serius. Saat ada saran dan peringatan bahwa wabah ini sudah masuk di Indonesia, ia malah membantahnya. Dan mengatakan bahwa WHO terkena hoaks virus corona.
Sungguh, beberapa hal itu sangat disayangkan karena dilakukan seorang menteri. Yang notabene memiliki kapasitas tinggi dalam keilmuan dan bidang yang ia kuasai. Yang seharusnya menjadi pelindung bagi rakyat Indonesia untuk sigap dalam menghadapi penyakit ini.
Alhasil, alih-alih membanggakan diri dengan nol kasus saat wabah ini mulai muncul, kini wabah ini seakan tak terkendali di negeri ini. Andai saja ia bisa berperan lebih dengan melakukan berbagai persiapan, bukan hal yang mustahil negara kita bisa menekan laju penularan penyakit ini. Lantaran, saat ia menganggap remeh kemunculan wabah ini, saat itu pula banyak persepsi masyarakat yang juga serupa. Akhirnya, kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pun menjadi rendah. Â
Nasi sudah menjadi bubur. Sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki banyak suara tentu tak bisa berbuat banyak. Untuk itu, terjadi pergantian Menteri Kesehatan atau tidak, rasanya sudah tak banyak berpengaruh. Apalagi, konflik kepentingan yang melanda pemerintahan daerah dalam menangani wabah ini juga semakin akut. Komando yang baik antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi kacau. Jawa Timur adalah salah satu contohnya. Tiap hari, rasanya ada saja ada saja berita konflik akibat penanganan wabah ini.
Jajaran menteri lain seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama juga disebut-sebut akan diganti. Namun lagi-lagi, sebagai rakyat biasa saya sudah cuek dan tidak ambil pusing. Terserah Pak Jokowi saja. Jujur, saya tidak mendapatkan banyak hal yang bisa dilakukan oleh para menteri itu. Kalaupun kemarin Menteri Hukum dan HAM yang membawa pulang buron pembobol BNI, saya hanya bisa bilang : Oh.
