Sejak Jumat (14 Juni 2019) lalu media massa tanah air disibukan dengan pemberitaan sekaligus tayangan suasana persidangan sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi. Semua pemberitaan menayangkan hasil sekaligus statement dari para tim hukum masing-masing pihak. Baik dari pihak pemohon (BPN) Prabowo- Sandi, maupun termohon (KPU dan TKN) Arief Budiman cs, serta paslon capres nomor urut 01, Joko Widodo- Ma'aruf Amin.
Sehingga, banyak yang beranggapan pemilu tahun ini merupakan sejarah pemilihan umum serentak terburuk sepanjang masa pesta demokrasi di Indonesia. Dan Komisi Pemilihan Umum yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Rupanya ada hal yang paling krusial yang patut diketahui rakyat Indonesia dibanding dengan tayangan persidangan yang sudah memasuki sidang ke empat itu. Yaitu konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) versus kadernya sendiri, Fahri Hamzah.
Partai yang disebut-sebut sebagai partai setan gundul itu tengah membuat pusing 5 orang para elit nya untuk memikirkan biaya ganti rugi yang telah diketuk palu oleh Pengadilan Negeri Selatan.
Dilansir dari beberapa sumber menyebutkan, Fahri Hamzah bakal menerima uang ganti rugi dari PKS sebanyak Rp30 Miliar. Kita semua tahu, jika nama besar Fahri Hamzah mencuat berkat partai berlogo bulan dan padi berwarna emas tersebut hingga menduduki posisi sebagai wakil DPR RI periode 2014-2019.
Partai yang ikut menyokong pencapresan pasangan Prabowo-Sandi ini memang penuh dengan drama konflik. Entah disebabkan banyaknya keberadaan orang-orang munafik di dalam partai tersebut, atau memang ujian dari Tuhan YME untuk naik kelasnya menjadi partai besar, Wallahu a'lam bish-shawabi.
'Kejahatan-kejahatan' yang terdapat pada parpol ini sudah sangat banyak di muat pada media massa tanah air. Tentu kita ingat akan kasus daging sapi? Kasus yang menyeret sang ketua umum, Luthfi Hasan Ishaaq pada awal 2013 silam. Dan disusul dengan pemecatan beberapa nama seperti Imam Anshori, dan Presiden PKS terpilih setelah periode LHI, Anis Matta. Partai yang yang membawa politik identitas muslim tersebut secara membabi buta memecat kader lainya yang dianggap sebagai pendukung Anis Matta. Sehingga analisa saya mengatakan, konflik tersebut muncul karena haus akan kekuasaan atas suara electoral jelang pilpres 2019 lalu .
Dilansir dari beberapa sumber menyebutkan, Secara umum PKS memiliki dua faksi: "faksi keadilan" dan "faksi sejahtera." Faksi Keadilan adalah orang-orang tua di dalam PKS dan kelompok konservatif, sedangkan faksi sejahtera adalah kelompok muda alias pembaharu. Bagi faksi keadilan, faksi sejahtera adalah kelompok liberal dalam partai. Gerbong yang disebut sebagai "faksi sejahtera" adalah Anis Matta (mantan Presiden PKS, 2013-2015), Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq dan kawan-kawannya---kebanyakan legislator di parlemen pusat maupun daerah.
Sedangkan dalam faksi keadilan ada Hilmi Aminuddin (mantan Ketua Majelis Syuro), Suripto (mantan anggota BIN), Salim Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis Syuro sekarang), Sohibul Iman (Presiden PKS) dan kawan-kawannya.
Puncaknya, saat PKS hendak melakukan pemecatan terhadap Fahri Hamzah sebagai kader PKS. Fahri Hamzah dianggap membangkang perintah pimpinan partai dan dinilai sebagai pelanggaran. Dalam PKS dikenal dengan doktrin taat kepada Qiyadah.
Pemikiran seperti ini lah yang membawa kepada semakin meruncingnya konflik internal yang membawa kehancuran pada tubuh PKS. Dimana terdapat sebuah perbedaan doktrin antara faksi keadilan dan sejahter. Jika dianalogikan terdapat adanya masalah pemikiran organisasi yang sejak lama dalam PKS.
Di mana menurut analisa saya, pimpinan PKS saat ini gelagapan melihat perubahan dan menganggap PKS itu adalah partai yang berbeda dari partai lain. Entahlah, yang pasti partai ini tengah berada di pintu kehancuran terlebih sebagai setan gundul yang membawa kekalahan pada paslon 02, Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres April lalu itu.
