Santri Post-Islamisme, Gelar Janggal Sandiaga Uno

Post-Islamisme senyatanya telah tenggelam dalam diskursus keislaman, khususnya di Indonesia. Istilah ini terbit kembali,  setidaknya dalam dunia maya, setelah calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo, yaitu Sandiaga Uno disebut-sebut oleh pendukungnya sebagai santri post-Islamisme. Secara sederhana kita bisa katakan bahwa istilah ini diangkat tidak lain untuk tetap menjaga kesolidan pendukung Islamis dari kubu ini.

Sudah bukan rahasia lagi, kubu Prabowo dengan gerbong politiknya selama ini, selalu mengidentifikasi kelompoknya sebagai kelompok yang pro Islam. Bahkan dalam Ijtima Ulama, nama-nama yang diusulkan untuk mendampingi Prabowo adalah nama yang dianggap sebagai representasi ulama. Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad, dua nama yang diusulkan,  dianggap paling tepat merepresentasikan kategori ulama tersebut.

Apa lacur, politik jauh lebih rumit dari sekedar kalkulasi matematika yang paling sulit sekali pun. Pada saat-saat terakhir, Prabowo justru tidak memilih nama ulama yang diusulkan, sebaliknya Ia memilih Sandiaga Uno.

Seorang pengusaha dengan latar belakang pendidikan sekuler dan kini sebenarnya baru seumur jagung menjadi wakil gubernur Jakarta. Tapi begitulah politik para elit di Indonesia yang masih diselimuti oleh situasi yang muram. Kekuasaan menjadi orientasi yang paling utama.

Tentu saja pilihan terhadap Sandiaga Uno ini mengecewakan para kelompok Islamis di kubu Prabowo. Dengan terang-terangan kelompok GNPF MUI menyebut Jokowi lebih cerdas dalam memilih wakilnya.

Tidak ingin kehilangan massa pendukung, serta-merta partai-partai pengusung Prabowo berupaya menyulap Sandiaga Uno. Dari orang dengan latar belakang pendidikan sekuler tulen disebutlah sebagai santri post-islamisme. Diksi ini setidaknya adalah upaya untuk memberi gambaran bahwa Sandiaga sendiri adalah sosok yang mewakili kalangan Islamis.

Saya tidak akan bicara soal pantas-tidaknya Sandi memikul gelar santri  dengan latar belakang pendidikan sekulernya tadi. Namun yang saya mau ceritakan lebih lanjut adalah kejanggalan dari diksi ini.

Istilah post-Islamisme sendiri adalah semacam pengembangan dari istilah Islamisme. Jika Islamisme adalah gerakan politik keagamaan yang radikal dengan mengasumsikan bahwa Islam adalah sistem sosial politik, ekonomi dan moral yang telah lengkap menjawab persoalan manusia, maka post Islamisme menunjuk pada gerakan politik kelompok Islam garis keras yang mulai menerima dan berpartisipasi dalam sistem politik modern. Asep Bayat (2007) salah satu yang paling intens mengkaji persoalan ini, memberikan contoh PKS sebagai salah satu partai Islam dengan ciri post-Islamisme untuk kasus di Indonesia.    

Post Islamisme sejatinya adalah gerakan pragmatisme kelompok Islamis, setelah politik 'kemarahan' mereka terhadap sistem  pemerintahan modern tidak membuahkan hasil. Ada kesadaran bahwa sikap anti pati terhadap modernitas, tidak hanya tak membuahkan hasil apa-apa, tapi juga sekaligus akan membuat mereka semakin terpuruk sebagai kelompok yang dianggap keras dan radikal.

Selain itu, seturut yang dikatakan Ulil Abshar Abdallah, melunturnya ideologi, seperti yang dikatakan Daniel Bell sebagai the end of idiologi, turut mendorong perubahan sikap kelompok Islamis ini.  

Sebagai satu sikap pragmatis dalam gerakan politik, menurut saya sejatinya post islamisme  tidak mengubah apa pun isi dalam tubuhnya. Sikap menerima demokrasi, pluralisme dan sistem politik modern hanyalah strategi untuk mencapai tujuan merebut kekuasaan politik.