Bentang alam yang banyak diisi gunung dan sungai kadang membawa hambatan geografis bagi mobilisasi manusia. Untuk itu diperlukan adanya penghubung antar daerah yang dipisahkan oleh bentang alam tersebut, jembatan gantung, misalnya.
Menghadapi kondisi demikian, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR membangun 134 jembatan gantung di 20 provinsi pada tahun 2018 ini. Hal itu untuk menghubungkan desa terpencil ke desa lainnya maupun kantor pemerintahan yang terpisah karena kondisi geografis.
Pembangunan jembatan gantung ini sendiri menelan anggaran sebesar Rp. 770,5 miliar pada 2018. Ditegaskan oleh Menteri PUPR bahwa pembangunan tersebut tidak akan terpengaruh oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.
Hal itu lantaran bahan material yang digunakan untuk membangun jembatan gantung itu tak tergantung pada impor. Melainkan, banyak menggunakan material produksi dalam negeri.
Pembangunan jembatan gantung ini sendiri telah dimulai sejak 2015 lalu sebanyak 10 unit, sebanyak 7 unit di tahun 2016, dan 13 unit jembatan gantung pada tahun 2017 lalu.
Pembangunan jembatan gantung dengan panjang antara 42-120 m itu tersebar di Provinsi Aceh 3 unit, Sumatera Utara 7 unit, Riau 2 unit, Sumatera Barat 6 unit, Jambi 4 unit, Sumatera Selatan 2 unit, Banten 30 unit, Jawa Barat 23 unit, DIY 3 unit, Jawa Tengah 9 unit, dan Jawa Timur 12 unit.
Â
Selanjutnya, di Kalimantan Barat 4 unit, Kalimantan Tengah 4 unit, Kalimantan Timur 1 unit, Nusa Tenggara Timur 4 unit, Sulawesi Tenggara 2 unit, Sulawesi Utara 4 unit, Sulawesi Tengah 2 unit, Sulawesi Selatan 8 unit, dan Papua 4 unit.
Melihat sebarannya, pembangunan jembatan gantung ini merupakan bagian dari program Nawacita. Yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan dengan memperkuat daerah -daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
Jembatan gantung memberikan manfaat yang besar baik untuk transportasi orang, barang dan komoditas sehingga ada efisiensi dalam biaya maupun waktu.
Dengan hadirnya jembatan gantung, maka warga tidak perlu lagi berjalan memutar, sehingga akan memperpendek jarak menuju berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan akses silaturahmi antarwarga.
