Mohon tunggu...
Ihsan Imaduddin
Ihsan Imaduddin Mohon Tunggu... Jurnalis

Semangat Tekad dan Berjuang adalah Tenaga Dahsyat

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Kalah di Tingkat Pertama dan Kedua, Pengacara Haryono Naik Kasasi

16 September 2020   12:21 Diperbarui: 16 September 2020   12:30 26 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Kalah di Tingkat Pertama dan Kedua, Pengacara Haryono Naik Kasasi
Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Foto: dokumentasi pribadi

Kepri - Pengacara kondang asal ibu kota Jakarta, Haryono kembali kalah ditingkat banding melawan Weidra atas perkara Nomor: 74/Pdt.G / 2019/PN.TPG tanggal 17 Maret 2020.Pada saat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, hakim ketua H Dasniel dengan anggota Erwin T Pasaribu dan Rumintang melalui putusan nomor 135/PDT/2020/PT. PBR tanggal 29 Juli 2020  menyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri Tanjungpinang, Rabu (16/09/2020)

"Menguatkan putusan pengadilan negeri Tanjungpinang Nomor: 74/Pdt.G / 2019/PN.TPG tanggal 17 Maret 2020." demikian bunyi putusan.

Dalam eksepsinya majelis hakim menyatakan menerima eksepsi terbanding/dahulunya disebut tergugat untuk seluruhnya

Sedangkan dalam pokok perkara, hakim menolak juga gugatan para pembanding seluruhnya.

"Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum," tegas Hakim Dasniel.

Kemudian hakim menolak permintaan penggugat agar tergugat membayar ganti kerugian materil secara tunai. Berupa succes fee sebesar Rp 1,6 Miliyar kepada penggugat.

"Menolak membayar ganti kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 10 Miliar kepada para penggugat," kata Hakim.

Lalu hakim juga menolak membayar uang paksa kepada para penggugat yang dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Sementara dalam Konvensi dan Rekonvensi majelis hakim menyatakan bahwa setelah memperhatikan memori banding majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan kuasa hukum pembanding semula para penggugat konpensi para tergugat rekonpensi ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh majelis hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 74/Pdt.G / 2019/PN.TPG tanggal 17 Maret 2020.

"Kontrak memori banding dari kuasa terbanding semula tergugat konpensi/penggugat rekonpensi majelis hakim
tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan," ujar Hakim Daniel.

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding

Sementara terbanding, Weidra melalui kuasa hukumnya Sulistyo Pujiastuti yang dihubungi membenarkan bahwa pihaknya lagi-lagi memenangkan perkara ditingkat Banding tersebut

"Iya betul, kita kembali menang ditingkat Banding, pembanding saat ini masih melakukan upaya hukum terakhir, yakni Kasasi," ujar Kuasa Hukum Weindra, Sulistyo Pujiastuti

Menurut Sulis dikabulkan eksepsi tergugat konvensi tersebut merupakan fakta, bahwa apa yang dimohonkan oleh penggugat tersebut tidak jelas dan kabur

Ia menyebutkan sebelumnya, bahwa hubungan hukum antara tergugat dengan para penggugat hanyalah sebatas pemberian kuasa dan tidak benar bila tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Terhadap surat kuasa yang tergugat berikan kepada para penggugat semua kewajiban tergugat sebagai kliennya telah membayar semua honorarium, termasuk biaya biaya operasional, dan lain lainya yang para penggugat minta dari tergugat telah dipenuhi," ungkapnya

Antara kliennya (tergugat) dengan penggugat sebelumnya, tidak pernah ada perjanjian lisan maupun tertulis tentang succes fee, dan dalam pembuktian surat, tidak ada satu buktipun yang bisa membuktikan kalau tergugat menjanjikan tentang succes fee.

Sulis melanjutkan bahwa tidak ada satupun aturan, maupun undang undang yang telah tergugat langgar, karena memang faktanya tidak ada perjanjian success fee atau perjanjian lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti yang didalilkan pemohon

Sulis yakin meski penggugat Kasasi, kliennya tetap dapat memenangkan perkara tersebut, sebab selama proses persidangan ditingkat pertama penggugat tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan petitum permohonannya," jelasnya

Menurutnya, bahwa perikatan dilahirkan dari dua hal, yaitu perjanjian dan undang undang, sehingga pelanggaran terhadap perikatan yang dilahirkan oleh perjanjian disebut wanprestasi

"Sedangkan pelanggaran terhadap perikatan yang dilahirkan undang undang itulah yang disebut dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)," jelasnya.

Disampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tidak mengatur atau mengenal mengenai success fee, melainkan hanya mengatur mengenai istilah, honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien oleh seorang advokat yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

"Hal itu juga sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 21 undang undang Nomor 18 tahun 2001 tentang advokat. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak," pungkasnya.

Sumber: Rilis Sueb

VIDEO PILIHAN