Mohon tunggu...
IDRIS APANDI
IDRIS APANDI Mohon Tunggu... Widyaiswara dan Penulis

Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, Penulis Artikel dan Buku, Trainer Menulis, Pembicara Seminar-seminar Pendidikan. No. HP 0878-2163-7667

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Aparat Keamanan, Demonstran, dan Nilai Kemanusiaan

24 Mei 2019   13:32 Diperbarui: 24 Mei 2019   13:36 0 2 2 Mohon Tunggu...

Penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari telah memicu aksi unjuk rasa sebagian masyarakat yang tidak puas ke kantor Bawaslu menuntut agar berbagai dugaan kecurangan yang terjadi pada saat Pilpres 2019 diusut tuntas.

Walau tajuknya adalah aksi damai, tapi untuk mengantisipasi terjadinya chaos saat aksi unjuk rasa, Polri dibantu TNI melakukan aksi pengamanan di kantor Bawaslu Jakarta. Aksi demonstrasi pun terjadi pada tanggal 21-22 Mei 2019, dan bentrok antara demonstran dan aparat pun tidak terelakkan. Tercatat sebanyak 8 orang meninggal dan lebih dari 737 orang luka-luka (CNN Indonesia, 23/05/2019).

Tanah Abang lumpuh, asrama Brimob dirusak, dan beberapa mobil dibakar massa. Ada dugaan bahwa aksi unjuk rasa ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. berdasarkan keterangan pihak Polda Metro Jaya, sebanyak 300 orang telah ditangkap disertai dengan barang bukti seperti uang, senjata tajam, dan benda-benda keras seperti batu. Selain itu, tersangka provokator yang ditangkap polisi rata-rata bertato dan mulutnya bau alkohol.

Saat terjadinya aksi unjuk rasa, selain foto dan video aksi kekerasaan, juga viral foto-foto yang memunculkan sisi kemanusiaan, seperti ada foto polisi dan pengunjuk rasa yang salat berjamaah, saling berbagi takjil dan nasi kotak untuk buka puasa, seorang polisi yang sedang melakukan panggilan video (video call) dengan anaknya, petugas kebersihan yang tetap melaksanakan tugas di tengah terjadinya aksi unjuk rasa, dan hal ini yang mengundang simpati netizen.

Saya melihat bahwa baik pengunjuk rasa atau aparat TNI/Polri yang menjaga aksi unjuk rasa pada dasarnya adalah manusia yang memiliki nurani. Mereka berhadapan bukan karena mereka bermusuhan, tetapi terkait tugas dan perbedaan kepentingan. Kalau bicara capek, mereka sama-sama capek, mereka ingin istirahat. Kalau bicara rindu terhadap keluarga, mereka juga sama-sama keluarga. Mereka ingin berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing, tapi karena sesuatu hal, mereka menjadi terpisah. Sebagai manusia, saya juga yakin mereka pun ingin selamat dan tidak ingin terluka. Selain itu, ada ayah, ibu, suami, istri, anak, dan keluarga lainnya yang mengkhawatirkannya dan menunggu kepulangannya dalam keadaan sehat dan selamat.

Saat bentrokan terjadi, sebenarnya yang menjadi korban bukan hanya dari pengunjuk rasa, tetapi juga berasal dari aparat kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian pun menderita kerugian materil karena cukup banyak kendaraan mereka yang dibakar oleh massa yang disinyalir sebagai penyusup.

Menurut saya, baik aparat TNI/Polri maupun pengunjuk rasa adalah sesama anak bangsa. Sama-sama yang ingin hidup aman, damai, dan tentram. Ingin Indonesia maju dan sejahtera, punya pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karen itu, aksi-aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum, walau secara konstitusional merupakan hak setiap warga negara, tetapi penyelesaian masalah secara musyawarah dan kekeluargaan merupakan jalan terbaik. Mengapa? Karena; pertama, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan".

Kedua, supaya tidak jatuh korban, dan ketiga supaya tidak ada provokator yang memperkeruh suasana. Kalaupun terpaksa melakukan aksi unjuk rasa, maka hal tersebut menjadi jalan terakhir dan perlu dilakukan secara damai. Dan aparat keamanan pun tentunya perlu menjaga diri, tidak represif, karena mereka pada dasarnya lahir dan hidup bersama rakyat. Seragam, senjata, dan tameng yang digunakan juga berasal dari uang rakyat.

Kontestasi politik, mulai dari pilkada hingga pilpres secara langsung telah menjadikan masyarakat terpolarisasi, apalagi kalau calonnya hanya dua pasangan, sangat terlihat polarisasinya, dan potensi konfliknya pun sangat tinggi. Oleh karena itu, sejatinya semua pihak harus dapat menahan diri. Ketika ada ketidakpuasan, maka salurkanlah secara konstitusional. Aparat kepolisian pun supaya dapat bertindak adil, tidak tebang pilih dalam menyikapi atau menindaklanjuti setiap laporan masyarakat karena pada dasarnya mereka adalah pelayan masyarakat, sehingga masyarakat percaya dan merasa diayomi dan merasa dilindungi oleh polisi.

Aksi-aksi kemanusiaan seperti ada elemen masyarakat yang memberikan bunga atau makanan kepada aparat TNI/Polri sebagai bentuk apreasi dan harapan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Para pengunjuk rasa pun tidak perlu memprovokasi aparat keamanan, karena mereka hanya sekedar melaksanakan perintah atasan untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Semoga berbagai riak yang terjadi pasca pemilu serentak 2019, khususnya pilpres dapat segera usai, dan masyarakat dapat hidup tenang kembali. Wallaahu a'lam.

IDRIS APANDI

(Pemerhati Masalah Sosial)