UU Cipta Kerja untuk Penanganan Permasalahan Perbankan

Dalam memajukan perekonomian di Indonesia pemerintah akan lebih berkonsentrasi dalam sektor keuangan. Pemerintah berupaya melalui UU cipta kerja  perekonomian di Indonesia akan tumbuh dengan cepat. Melalui implementasi regulasi baru ini diyakini dapat melepaskan Indonesia dari jerat negara berpenghasilan menengah. 

Melalui UU cipta kerja pemerintah akan mengelola sektor keuangan dengan mengajukan rancangan undang-undang sektor keuangan untuk penanganan permasalahan perbankan, penguatan koordinasi, dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Lembaga sektor keuangan yang sampai saat ini dirasa belum melaksanakan peran dan fungsinya diakibatkan regulary forbearance dalam mengambil keputusan dan menetapkan bank sebagai bank gagal. Sehingga menyebabkan Langkah penyehatan bank menjadi terlambat. 

Alasan lainnya dikarenakan pengawasan mikro prudensial dan makro prudensial yang terpisah, khususnya perbankan mengakibatkan koordianasi antar otoritas menjadi kurang cepat dan efektif, apabila tidak diatur dalam suatu hukum yang kuat. 

Jika UU Ini bisa diimplementasikan dengan baik maka nantinya sektor perbankan akan berkembang pesat seiring dengan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha UMKM maupun badan hukum. Hal ini akan berbanding lurus dan mendorong pembukaan lapangan usaha dan lapangan kerja baru.