Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang diambil dari kata Demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan yang akan memberikan efek dalam kehidupan mereka. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi, dan sosial dalam terjadinya praktik kebebasan politik, baik secara bebas ataupun setara.
Di Indonesia demokrasi mempunyai banyak tantangan-tantangan. Seperti masalah yang erat kaitannya dengan demokrasi, yaitu politik . Kondisi politik yang diwarnai oleh ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan, dan kesangsian menghiasi ruang politik di Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai macam protes, demonstrasi dan petisi oleh aneka kelompok masyarakat terhadap pemerintah menghiasi suasana politik menjelang pemilihan presiden 2019. Berbagai tuduhan tentang kebohongan, manipulasi, kepalsuan, dan ketidakjujuran menjadi perdebatan dalam wacana politik berbagai media.
. Banyaknya kasus-kasus korupsi mulai dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat semakin mencoreng arti demokrasi atas nama rakyat. Fakta membuktikan bahwa pada tahun 2012, Indonesian Corruption Watch  menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga 1,22 Trilliun Rupiah.  ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang.  Sepanjang tahun 2017  terdapat 576 kasus, jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 Triliun Rupiah  dan suap 211 Miliar Rupiah. Dari fakta tersebut memunculkan opini  negative dari masyarakat tentang demokrasi.
Media ternama Amerika Serikat, The Economist, telah merilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 pada 30 Januari 2018. Indeks  Demokrasi itu merupakan proyek salah satu sayap media tersebut yaitu The Economist Intelligence Unit. Variabel penilaian Indeks Demokrasi  itu meliputi;  proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik, dan kebebasan sipil.
Pada tahun 2014 aspek-aspek pembangun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menempati posisi terbaik dengan kebebasan sipil mencapai kategori baik dan aspek lembaga demokrasi bersama dengan hak-hak politik berkategori sedang. Berkurangnya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat memicu perbaikan sistem demokrasi saat itu. Minimnya diskriminasi terhadap perbedaan gender, etnis, dan kelompok turut menjadi penyumbang peningkatan angka IDI pada aspek kebebasan sipil. Pada aspek hak-hak politik, indikator hak dipilih dan memilih meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini didukung dengan kualitas dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semakin baik. Mereka semakin paham bagaimana berdemokrasi yang baik dan aturan yang mengatur demokrasi agar berjalan sesuai jalurnya. Termasuk aksi-aksi yang dilaksanakan baik dalam bentuk demonstrasi maupun aksi mogok berjalan secara damai dan jauh dari kekerasan.
Prestasi ini diikuti oleh peran peradilan yang semakin independen walaupun poinnya menurun 0,92 dari tahun sebelumnya. Meskipun masih berada pada kategori sedang, sebenarnya pada tahun 2016 capaian IDI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Serempak dengan penurunan capaian IDI, trend ini diikuti oleh ketiga indeks aspek IDI yaitu kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik. Penting untuk disoroti adalah variabel peran partai politik yang menurun paling tajam dari tahun sebelumnya sebesar 6,80 poin. Hal ini terjadi dikarenakan partai politik cenderung mengedepankan politik praktis untuk menggalang suara rakyat, tanpa mengutamakan tujuan-tujuan dibentuknya partai politik itu sendiri.
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi agar citra demokrasi di Indonesia semakin baik. Dibutuhkan pemahaman mendasar tentang demokrasi yang ditanamkan di masyarakat. Masyarakat harus mengetahui bahwa demokrasi adalah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kontestasi politik yang terjadi. Masyarakat secara luas perlu memahami bahwa melalui kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah, legislatif hingga pemilihan presiden, merupakan ajang untuk mewujudkan substansi kedaulatan rakyat agar pemimpin dan wakil rakyat yang tepilih adalah putra putri bangsa terbaik yang mampu menjadikan Indonesia lebih sejahtera, adil, dan makmur dan tentunya bebas dari korupsi. Peran partai politik (parpol) dalam meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sangat penting. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dalam rangka optimalisasi peran parpol dalam meningkatkan indeks tersebut perlu terus dilakukan.
Disisi lain, penanaman nilai-nilai demokrasi dan tujuan-tujuan berdemokrasi sejak dini juga perlu diterapkan, baik dalam bidang pendidikan, kepemudaan, hingga birokrasi pemerintahan. Diharapkan kondisi demokrasi di Indonesia semakin membaik, sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang majemuk  dan dapat menjadi contoh kehidupan berdemokrasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia.
(Ditulis Oleh Ahmad Syaifullah)
