Banyuasin - Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Banyuasin  Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan,  menjalani proses survei akreditasi oleh Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI) pada Rabu, (08/05).
Kegiatan survei kali ini merupakan bagian kedua dari rangkaian proses akreditasi setelah yang pertama penilaian adminitrasi kelengkapan dari klinik Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin  melalui online media zoom, dan yang kedua pada hari ini kegiatan ceklist lokasi dan kelengkapan sarana dan prasarana klinik Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.
Survei Akreditasi dibuka oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Luhur Pambudi yang dihadiri, Tenaga Kesehatan Dokter dan Perawat, Pejabat Struktural dan Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI).
Dalam sambutannya Kalapas mengatakan bahwa survei akreditasi ini merupakan salah satu upaya Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin  untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan pegawai. Survei ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Klinik Lapas Narkotika Banyuasin telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan.
Tim Surveyor yang melakukan survei ini terdiri dari dua orang, yaitu diantaranya Bapak Saptaria SKM., MM dan dr. Yuriko.
Surveyor ini melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, antara lain manajemen, pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan sarana prasarana.
" Dari beberapa aspek penilaian saat dilaksanakan penillaian secara virtual kemarin, Â kami telah melihat Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi survei akreditasi ini. Persiapan yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Walaupun ada beberapa aspek yang mendapat koreksi kami juga berharap Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dapat memperoleh akreditasi dengan predikat Paripurna dan menjadi Klinik pada Lapas/Rutan pertama yang terakreditasi dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan", ujar Saptaria dalam paparannya. (Humas)
