Usai sudah PSSI menggelar Kongres tahunannya di Hotel Aryaduta, Bandung, Minggu (8/1) kemaren. Kongres tahunan itu menjadi sangat spesial karena dihadiri dan dibuka langung oleh Menpora, Imam Nahrawi yang juga baru untuk pertama kalinya ia lakukan sejak mulai menjabat sebagai Menpora, 27 Oktober 2014 silam.
Dengan “Semangat Satu Hati” yang dicanangkan oleh sang Ketua Umum Edy Rahmayadi kongres berjalan lancar. Sejumlah keputusan pun diambil. Salah satu yang menjadi teramat pentng adalah terkait nasib ketujuh klub yang sebelumnya dihukum kembali bisa berkompetisi di musim 2017 nanti. Begitu juga dengan nasib individu terhukum dikembalikan haknya.
Dan juga yang tak kalah penting dan menarik serta ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola Indonesia adalah, kepastian terselenggaranya Liga resmi Indonesia 2017 diputuskan akan mulai bergulir 26 Maret mendatang. Sekaligus kompetisi nanti akan menjadi musim kompetisi yang penuh harapan bagi sepak bola Indonesia, karena memang baru saja terbebas dari sanksi FIFA.
Apa lagi PSSI saat ini memiliki kepengurusan baru, di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi yang terpilih dalam Kongres Pemilihan ketua umum PSSI, 10 November 2016 lalu. Perubahan pun sudah mulai dirasakan, diawali dengan terselenggaranya Kongres tahunan PSSI, 8 januari 2017 lalu. Hasil dari kongres itupun mengeluarkan berbagai keputusan yang menjanjikan bagi perbaikan persepakbolaan Indonesia ke depannya.
Padahal sebelum ini, seperti yang kita ketahui, Kisruh sepakbola seakan tak pernah ada habis-habisnya. Dari tahun ke tahun, selalu saja ada cerita kisruh entah itu masalah kompetisi atau munculnya dualisme kepengurusan, atau bahkan sampai masalah ketidaksepahaman dengan keinginan pemerintah/Kemenpora. Suka atau tidak suka kondisi itu membuat sepak bola Indonesia semakin menjadi terpuruk.
Usaha penyelesaian pun dilakukan pemerintah melalui badan yang dibentuknya, BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) justru diabaikan oleh PSSI karena mereka (PSSI) merasa berada di bawah otoritas AFC dan FIFA. Sementara Menpora yang mengklaim ingin membenahi organisasi PSSI agar sesuai dengan hukum Indonesia, beberapa kali mencoba memperingatkan PSSI agar menaati rekomendasi BOPI. Tapi PSSI tetap saja tidak pernah mau mendengarkan atau memerhatikannya.
Begitu banyak kasus yang menimpa para pelaku sepak bola kala itu. namun tidak pernah ada solusi dari PSSI. Akibatnya PSSI dinilai tidak punya itikad baik untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang muncul, seperti tunggakan gaji tetap saja terjadi, bahkan sampai ada pemain yang meninggal. Hal itu ternyata tidak membuat mereka (PSSI) introspeksi.
Harus kita akui bahwa FIFA sejak awal memang mengharamkan adanya intervensi dari pihak manapun terhadap federasi di bawahnya, namun tentu hal itu dengan catatan jika organisasi sepak bolanya tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang dibuatnya.
Tapi fakta yang terjadi sepanjang menjalankan roda organisasinya, PSSI terlihat memiliki begitu banyak kelemahannya dan minim prestasi. Hal seperti ini sepertinya tidak diketahui FIFA atau mungkin tidak pernah dilaporkan kepada FIFA. Yang dilaporkan justru hanya soal apa yang dikatakannya dengan intervensi pemerintah sehingga membuat kompetisi mereka menjadi terganggu.
Sampailah pada puncaknya pemerintah melalui Kemenpora mengeluarkan surat yang menyatakan pemberian sanksi administratif bagi PSSI, semua kegiatan PSSI tak diakui lagi oleh pemerintah, termasuk juga hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang berlangsung di Surabaya kala itu, yang menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI.
Banyak pengamat yang menilai kala itu bahwa keputusan Menpora membekukan PSSI kala itu sudah tepat, karena dengan keputusan tersebut diharapkan peluang bagi PSSI untuk dapat berbenah diri agar bisa lebih baik lagi menjadi cukup terbuka. Apalagi hukuman dari pemerintah tersebut juga dikuatkan lagi dengan adanya hukuman sanksi dari FIFA.
