"Bersama Kita Selamatkan Pulau Bangka"
Pada tanggal 29 September 2013 lalu saya menerima sebuah e-mail yang meminta saya untuk mendukung sebuah petisi. Buat saya e-mail ini begitu istimewa bukan saja karena dikirimkan oleh salah seorang personil sebuah grup band yang terkenal di tanah air, namun juga karena isi petisinya yang memperjuangkan nasib dari sebuah pulau kecil di Indonesia.
Secara pribadi saya tidak mengenal dekat seorang artis yang bernama populer: Kaka "Slank" meskipun dialah orang yang mengirimkan sebuah e-mail kepada saya yang meminta dukungan terhadap sebuah petisi yang digagasnya melalui situs "change.org". Namun sebagai seorang putera daerah Minahasa secara pribadi saya mengenal dekat sebuah pulau yang bernama Bangka, yang berlokasi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, provinsi Sulawesi Utara. Pulau Bangka inilah yang menjadi fokus utama dari sebuah petisi yang dibuat oleh Kaka "Slank".
Di hari itu pula akhirnya saya memutuskan untuk ikut menanda-tangani dan mendukung petisi yang bertujuan untuk menyelamatkan Pulau Bangka tersebut. Apa masalahnya sehingga Pulau Bangka harus diselamatkan? Kaka "Slank" menjelaskan dalam e-mailnya bahwa Pulau Bangka adalah salah satu pulau favoritnya oleh karena dia sudah 4 (empat) kali menyelam disana. Katanya: "Alamnya super indah, terutama lautnya! Terumbu karangnya bisa buat lautnya warna biru banget". Pulau Bangka yang luasnya cuma 4.700 hektar itu dihuni oleh ribuan orang penduduk yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan.
Menurut Kaka "Slank" yang menjadi pokok masalah adalah adanya rencana pertambangan bijih besi secara besar-besaran di pulau Bangka oleh perusahaan China bernama PT. Mikgro Metal Perdana (PT. MMP)dengan rencana investasi sebesar Rp. 17 triliun. Namun ada beberapa alasan yang mendasari penolakan terhadap rencana ini. Yang pertama adalah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Administratif di Makassar pada Maret 2013 yang telah menginstruksikan pembatalan izin-izin eksplorasi oleh PT. MMP namun hingga kini belum ditindaklanjuti sama sekali. Yang kedua adalah adanya protes dari ratusan warga Pulau Bangka dan sekitarnya yang didukung pula oleh organisasi penyelamatan lingkungan "Walhi" untuk menolak pertambangan ini namun juga tidak didengar oleh Pemerintah. Saat ini, warga desa Kahuku yang telah tinggal di situ selama beberapa generasi terancam penggusuran hanya demi sebuah pabrik besi yang akan dibangun di pulau yang sangat kecil ini dengan sumber air yang terbatas.
Yang ketiga adalah bahwa Pulau Bangka merupakan bagian dari Kawasan Coral Triangle (CT) atau "segitiga terumbu karang" yang meliputi perairan di wilayah 6 (enam) negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor-Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Saat acara World Ocean Conference (WOC) yang dilaksanakan di Manado pada tahun 2009, telah ditanda-tangani Deklarasi Coral Triangle Initiatives (CTI) yang mengikat ke-6 pemerintahan untuk mengambil tindakan cepat dalam mengatasi ancaman terhadap kehidupan laut, pantai, dan ekosistem pulau-pulau kecil dalam area "segitiga terumbu karang".
Kawasan "segitiga terumbu karang" tersebut membentang seluas hampir 6 juta kilometer persegi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Dalam kawasan yang memiliki biodiversitas tinggi ini, terdapat lebih dari 500 spesies terumbu karang, 3.000 spesies ikan, dan hutan mangrove yang begitu luas. Kawasan tersebut juga memiliki tingkat terbesar dari hutan mangrove di dunia, dan merupakan wilayah pertumbuhan pemijahan dan remaja untuk ikan tuna dan lainnya yang signifikan secara global untuk spesies ikan komersial. Maka tak heran jika, kawasan ini menjadi sumber penghidupan bagi 120 juta penduduk dengan perputaran ekonomi mencapai US$ 2,3 miliar per tahun.
Dua belas hari setelah saya ikut menandatangani dan mendukung petisi tersebut, tepatnya tanggal 11 September 2011, saya kembali menerima sebuah e-mail dari Kaka “Slank” yang menginformasikan bahwa dalam beberapa hari saja petisi dimulai langsung ditanda-tangani dan didukung oleh hampir 15.000 orang. Tujuan akhir dari petisi ini adalah agar rencana pertambangan bijih besi secara besar-besaran di Pulau Bangka oleh PT. MMP segera dihentikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara, karena bertentangan dengan Undang-Undang dan harus dibatalkan demi hukum. Mari kita bersama-sama selamatkan Pulau Bangka untuk generasi kita saat kini dan di masa mendatang.
Oleh: Hentje Pongoh, SE, MM (Founder & Chairman HP Institute, CEO Media Online ManadoSatuNews.com)