Pengukuran Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Perhitungan GPI sebelumnya pernah dilakukan di Amerika oleh Talberth et al. (2007) pada tahun 1950-2004. GPI Amerika Serikat pada tahun 1950-2004 cenderung mengalami tren peningkatan, meskipun peningkatannya tidak sebesar kenaikan PDB. Dapat dilihat pada gambar berikut  :  

PDB riil dan GPI riil 1950-2004 (miliar dollar AS)  [Sumber: Talberth et al. (2007)]

Pada grafik tersebut, GPI riil meningkat dari USD 1,31 triliun pada tahun 1950 menjadi USD 4,42 triliun di tahun 2004. GPI mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4% dari tahun 1950-2004. Penelitian Talberth et al. (2007) mempunyai kesimpulan bahwa berdasarkan data PDB riil dan PDB riil perkapita, penduduk Amerika Serikat pada tahun 2004 jauh lebih sejahtera dibandingkan penduduk pada tahun 1950. 

Namun, jika dilihat menggunakan GPI, hasilnya ternyata relatif berbeda. Peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Amerika Serikat di tahun 2004 tidak signifikan. Dalam Talberth et al (2007) ditemukan bahwa terjadi penurunan tabungan personal dan waktu luang untuk dihabiskan dengan keluarga dalam jangka panjang. Penurunan tabungan personal disebabkan oleh peningkatan utang personal, khususnya utang yang digunakan untuk kegiatan konsumtif.

Dalam menggunakan pengukuran GPI sebagai indikator kesejahteraan ada 3 tantangan. Tantangan pertama adalah masih adanya mainstream pembangunan ekonomi yang didasari konsep pertumbuhan ekonomi, dan; karena GPI menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Model pembangunan berkelanjutan cenderung menitikberatkan pada keseimbangan tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan model circular flow yang mainstream selama ini digunakan cenderung menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Padahal kesejahteraan manusia tidak dapat serta merta diwakili oleh kinerja ekonomi semata. 

Secara alamiah kegiatan ekonomi memang akan melahirkan eksternalitas negatif maupun positif terhadap dimensi lingkungan maupun sosial. Menurut Kuztens (1973) dan Juster (1973) (seperti dikutip oleh Dieren, 1995), kondisi lingkungan semakin lama akan semakin buruk jika kegiatan ekonomi tidak memperhatikan kapasitas lingkungan dalam menampung eksternalitas negatif, dan akhirnya akan mempengaruhi produktivitas perekonomian itu sendiri.

Tantangan kedua yaitu belum adanya persetujuan secara umum dari konsensus internasional terhadap penggunaan GPI sebagai indikator kesejahteraan. Berbagai upaya semenjak laporan Brundtland Commission (tahun 1987) dan deklarasi Rio (tahun 1992) dilakukan hanya sebatas merekomendasikan ISEW atau GPI sebagai indikator alternatif pembangunan berkelanjutan. 

Disamping itu, GPI juga menghitung kegiatan yang tidak berbasis pasar, sehingga perlu penajaman peran lembaga pusat statistik nasional dalam menyediakan data yang tidak berbasis pasar seperti modal lingkungan dan modal sosial. Ketika data sudah tersedia, penerapan GPI relatif akan lebih mudah diimplementasikan di suatu negara.

Tantangan ketiga yaitu aspek politis yang erat kaitannya dengan pemangku kebijakan. Ragam bentuk indikator pembangunan berkelanjutan memang jadi refleksi bagi suatu negara, namun umumnya indikator pembangunan berkelanjutan cenderung memberi informasi yang tidak populis bagi pemangku kebijakan. 

Hal tersebut dialami di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan China. Setelah GPI diperkenalkan untuk jadi alternatif indikator pembangunan berkelanjutan, hal tersebut justru memicu gejolak sosial karena dianggap kebijakan pemerintah selama ini tidak mampu mengangkat tingkat kesejahteraan secara signifikan (Moffatt et al., 2001).