Tidak terasa sebentar lagi gelaran pesta rakyat pilkada serentak 2018 akan segera diselanggarakan pada bulan Juni 2017. Sebanyak 171 daerah akan menggelar pilkada secara serentak, Juni 2018. Pilkada terakhir menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif 2019.
Memilih calon pemimpin berintegritas memang tidak mudah apalagi banyak kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Hingga Oktober 2016, setidaknya 17 gubernur telah divonis bersalah dalam perkara korupsi yang ditindak KPK. Dua gubernur terakhir yang dijerat KPK dengan status tersangka adalah Ridwan Mukti (Bengkulu) dan Nur Alam (Sulawesi Tenggara).Â
Ridwan Mukti yang memenangkan Pilkada Bengkulu tahun 2016 sebelumnya menjabat Bupati Musi Rawas selama dua periode. Tersangkut kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan, Juni lalu Ridwan mundur sebagai gubernur.Adapun, Nur Alam yang berstatus tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin sektor sumber daya alam sebelumnya berkarier sebagai wakil ketua DPRD Sultra.
Ada perkiraan bahwa isu SARA kembali akan memanaskan tensi Pilkada 2018. Pilkada serentak 2018 yang akan digelar Juni mendatang tampaknya masih dibayang-bayangi dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Di dalam kompetisi yang sangat sengit, di mana pertarungan itu begitu luar biasa untuk memenangkan pilkada, akan selalu ada pihak-pihak atau oknum yang menggunakan cara ilegal tapi dianggap efektif untuk memenangkan pilkada.Â
Contohnya Pilkada DKi Jakarta pada 2017 lalu. Dibuinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akibat kasus penistaan agama demi menjegalnya terpilih kembali sebagai gubernur DKI Jakarta dan munculnya larangan untuk tidak mendoakan pendukungnya, tampaknya menjadi cerminan buasnya isu SARA dalam Pilkada Jakarta itu. Belum lagi politik uang dan isu politik identitas yang sudah menjadi mainstream.
Tidak hanya sampai disitu dalam even ini biasanya banyak beredar hoax di media sosial yang semakin membuat masyarakat bingung melihat mana yang merupakan kebenaran ataupun kebohongan publik. Bahkan juga pernah ada kelompok penyebar hoax yang teroganisisr seperti Grup Saracen  yang satu persatu anggotanya sudah tertangkap di pertengahan tahun 2017. Untuk satu pesanan, kelompok ini menerima bayaran Rp 75 juta hingga Rp 100 juta. Sampai segitunya ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini
Sering kita lihat adu pendapat di dunia maya yang dipenuhi dengan kata-kata tidak sopan dan umpatan yang akhirnya berujung bui seperti kasus Jamil Adil. Jamil Adil Warga Kampung Bantaeng, Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara ini, ditangkap polisi pada tanggal 29 Desember 2016 lalu. Dia bahkan nekat menulis ujaran kebencian berupa penghinaan dan caci maki pada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavians serta menyebar postingan tersebut ke grup Polsek Cilincing. Keterlaluan
Maka kita perlu menjadi pemilih yang cerdas dan selektif khususnya Pemilih muda yang mendapatkan kesempatan mermilih untuk pertama kalinya. Maka dari itu perlu adanya strategi jitu untuk memilih calon pemimpin berintegritas. Berikut tips-tips memilih calon kepala daerah berintegritas
1 Mengetahui Visi dan Misi Setiap Kandidat
Janji manis adalah hal yang sering dilontarkan menjelang pemilihan umum. Kandidat bisa menjanjikan berbagai hal, namun pada akhirnya visi-misinya lah yang akan menjadi penyambung lidah bagi aksi yang benar-benar akan dia lakukan. Dari visi-misi itu lah kita bisa melihat komitmen calon pasangan terhadap berbagai isu. Semua informasi tentang komitmen program mereka telah tersedia di hadap mata. Tinggal browsing internet sebentar juga ketemu, kok.
2. Menggali Idealismemu
