Untuk saudara-saudari kita, sebangsa dan setanah air, yang menghadiri Reuni 212 di Monumen Nasional.
Gagasan besar itu bernama Nusantara. Ia didengungkan oleh Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari di abad ke 13. Nusantara adalah cita-cita untuk mengajak negara-negara kepulauan di luar pulau Jawa bersatu dengan azas persahabatan (lihat: Muljana, Slamet. 2005: Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit. Yogyakarta: LKiS. hal. 158). Nusantara adalah satu kenyataan sejarah, bahwa bangsa ini sudah mampu menggagas ide 'negara kesatuan' dengan menyatukan perbedaan ke dalam kesetaraan, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa.
Gagasan yang kini begitu bergema sebagai jiwa anak bangsa dalam membangun negerinya. Bahkan kemajuan sosial politik sekarang membuka kemungkinan lebih besar bagi seluruh warga negara untuk memajukan dirinya. Di mana status sosial tidak lagi mutlak menjadi penentu siapa yang berhak menduduki posisi kepemimpinan dan menentukan perjalanan bangsa.
Namun dalam dasawarsa terakhir terlihat pula usaha-usaha, baik sengaja atau tidak sengaja, untuk menghapus gagasan Nusantara dari kehidupan berbangsa. Kemungkinannya lebih terbuka saat benturan perbedaan sosial dieksploitasi. Ini cobaan berat saat kita berhadapan dengan keterbukaan berdemokrasi tanpa 'disutradarai' oleh pemerintah lagi.
Seperti diketahui, setelah Orde Baru berakhir orang lebih berani keluar menyuarakan aspirasinya. Jadi tidak aneh bila orang cenderung berserikat ke dalam komunitas-komunitas sepaham, karena keluh-kesahnya akan lebih dipahami di antara orang-orang 'senasib-sepenanggungan'.
Dari serikat-serikat ini tentu aspirasi dari orang-orang sepaham dan sepikiran akan lebih disuarakan. Oleh sebab itu lumrah pula, bila akan berbenturan dengan aspirasi serikat lain dengan kepentingannya masing-masing.
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan, bahwa berulangnya benturan aspirasi ini berakibat turunnya rasa saling percaya di masyarakat luas. Terutama bila kesepakatan bersama di isu-isu sensitif seperti kehidupan keagamaan tidak tercapai. Orang akan lebih senang melepas ikatan sosial dan berusaha memenuhi kebutuhan pengakuan sosial secara swadaya hanya di dalam komunitas sendiri. Seperti telah disebut di atas, sebagai satuan masyarakat kecil komunitas lebih beranggotakan orang-orang sepaham, dan karenanya lebih bersifat homogen.
Darinya akan terbentuk pengelompokan dalam masyarakat dengan kehidupan semakin terpisah dan semakin tertutup, karena hanya mengenal aturan dan norma-norma khusus. Belakangan selain difungsikan sebagai identifikasi sosial, ide pemisahan ini disuarakan untuk menuntut kesetaraan dan kesejahteraan.
Tanpa keinginan untuk mengenal kemajemukan masyarakat Indonesia, pandangan kelompok ini akan sempit 'seperti katak dalam tempurung'.
Sikap tertutup ditambah dengan sempitnya pandangan sosial ini adalah peluang ideal untuk meraih dukungan. Cukup dengan sedikit narasi soal ketimpangan keadilan mereka akan saling mencurigai dan mudah dimobilisasi, hanya karena tidak terbiasa untuk crosscheck dengan pandangan lain di luar kelompok - pandangan yang didapat dari pembauran.
