Belajar Politik Mulai dari Sekolah

Secara umum kita tahu bahwa lingkungan sekolah merupakan sebuah miniatur bermasyarakat dan bernegara, dalam sebuat institusi sekolah terdapat berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai perkenalan dini kepada siswa atas kelembagaan di masyarakat dan negara.  Kelas menjadi sebuah lingkup yang lebih kecil lagi dimana interaksi yang intens terjadi disini layaknya dalam sebuah negara, kelas merupakan sebuah provinsi-provinsi yang mendukung terbentuknya sebuah miniatur kemasyarakatan dalam kelas.

Sekolah-sekolah di indonesia saatnya mengajarkan kepada muridnya bagaimana bermasyarakat dan bernegara yang baik mengingat bahwa sekolah selain menjadi sumber transfer ilmu juga menjadi sebuah sarana sosialisasi mengenai apapun baik itu nilai dan norma juga pendidikan bernegara, bermasyrakat hingga berpolitik.  Sekolah di harapkan menjadi mediator pendidikan bernegara, berpolitik dan bermasyarakat hingga semua murid faham dan mengerti dari fungsi sebuah kelembagaan, lebih faham dan mengerti akan pendidikan politik sehingga ketika para siswa terjun langsung ke dalam masyarakat mereka sudah faham dan mengerti akan tugas dan peranannya dalam bermasyarakat.

Banyak sekolah tidak memaksimalkan fungsi mereka sebagai sebuah lembaga pendidikan, konteks pendidikan disini hanya dianalogikan sebagai ilmu-ilmu yang sudah menjadi standar baku pendidikan, lebih dari itu sekolah dapat menjadi sebuah lembaga yang mensosialisasikan pemahaman akan bernegara, berpolitik dan masyarakat kepada semua muridnya di sekolah agar menciptakan pelajar yang matang ketika terjun langsung kedalam masyarakat.

Pendidikan bernegara disini adalah memberikan gambaran fungsi-fungsi kelembagaan yang ada disuatu negara, meskipun beberapa sekolah sudah mengajarkan fungsi bernegara ini namun hanya sekilas saja belum ada yang mendalam dan serius mengajarkannya.  Semua siswa di harapkan mengerti kelembagaan ini sehingga pada akhirya mereka akan faham dan mengerti akan arti tata negara dan hukum.

Kemudian pendidikan politik juga penting di ajarkan guna menghindari sifat anti politik yang berkembang saat ini sebagai contoh aksi kerusuhan di jakarta yang baru-baru ini terjadi, secara garis besar mereka tidak memiliki bekal politik yang cukup sehingga ketidakfahaman ini berimbas kepad tindakan anarkis yang membuat rugi semua pihak.

Hal ini dapat di cegah dengan di buatnya sistem pendidikan politik di sekolah, sekolah mengajarkan kepada seluruh siswa bagaimana sistematis berpolitik dan bagaimana proses politik itu terjadi meskipun hanya dalam lingkup kecil.  Diharapkan dengan pendidikan politik ini para siswa dapat mengerti akan saluran politik ketika mereka terjun ke dalam masyarakat secara utuh, selain itu dengan pendidikan politik di sekolah juga dapat meredam kemungkinan golput bagi para pemilih baru.

Yang terakhir adalah pendidikan bermasyarakat yang saya rasa juga penting dimana siswa di ajarkan bagaimana menyampaikan aspirasi, mengemukakan pendapat, bagaimana menghargai perbedaan dan lain-lain.

Bagaimana pendidikan bernegara, berpolitik dan bermasyarakat dapat di ajarkan? Cukup mudah sebetulnya sekolah cukup membuat simulasi bernegara dalam sekolah.  Komunitas sekolah di jadikan sebuah negara di mana lembaga-lembaga yang terdapat di sekolah menjadi elemen simulasi bernegara.

Kepala sekolah bisa di jadikan presiden dalam hal ini sebagai lembaga eksekutif.  Dalam pemilihan OSIS yang berlangsung setiap tahun, sekolah dapat membuat sekompleks mungkin dalam simulasi ini.  Setiap siswa yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS untuk membuat sebuah partai yang akan di ajukan kepada lembaga pemilihan sekolah yang di bentuk dalam rangka pemilihan OSIS ini.

OSIS disini dijadikan sebagai lembaga legislatif.  Biasanya pemilihan OSIS akan di lakukan berbarengan dengan pemilihan MPK sebagai lembaga majelis sekolah.  Disini sekolah sedah membuat simulasi yang baik ketika semua komplesifitas ini berjalan dengan baik.  Setiap partai yang di buat oleh calon ketua OSIS harus memiliki minimal 30 tanda tangan di buktikan dengan kepemilikan kartu pelajar dan anggota nya pun harus tersebar dari semua kelas.

Ini menganalogikan siswa untuk belajar kaderisasi partai sehingga para siswa faham dan mengerti akan sistematis politik.  Dalam hal pemilihan OSIS ini lembaga pemilihan sekolah bertanggung jawab penuh atas proses pemilihan OSIS ini di ibaratkan sebagai lembaga KPU.  Saat pemilihan OSIS berlangsung sekolah dapat membuat situasi seperti dalam pemilihan umum resmi dengan TPS yang di buat serupa.  Jika perlu sekolah memberikan dispensasi untuk memberhentikan sementara proses belajar mengajar disekolah guna menunjang simulasi ini.