Hendryk
Hendryk

Almuni Pascasarjana Universitas Indonesia, Pemerhati Kebijakan Publik, Alumni HMI

Selanjutnya

Tutup

Transportasi

Ojek Online, Antara Ada dan Tiada

30 Juli 2018   12:20 Diperbarui: 30 Juli 2018   12:24 176 0 0

Kemacetan di kota Jakarta merupakan pemandangan yang umum dirasakan para penghuninya, sebagai ibukota jakarta juga merupakan pusat bisnis, perekonomian dan perdaganganan. 

Dengan jumlah penduduk yang banyak serta meningkatnya jumlah volume kendaraan setiap tahunnya mengakibatkan kemacetan ditiap sudut kota jakarta, dimana sarana prasarana transportasi massal yang ada belum maksimal menjalankan fungsinya sedangkan kebutuhan akan transportasi cukup tinggi.

Mobilitas dan rutinitas masyarakat kota jakarta yang padat menjadikan ladang penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dengan menawarkan jasa pengantaran menggunakan kendaraan roda dua melewati kemacetan dengan cepat sampai tujuan membuat para pengguna jasa kendaraan roda dua merasakan waktunya lebih efisien dibandikan harus menikmati berlama -- lama dengan kemacetan.

Para pemberi jasa kendaraan roda dua sudah ada semenjak tahun 1969 didaerah Jawa tengah saat itu kendaraan yang dipakai sepeda roda dua. Mereka yang menawarkan jasa tersebut sering disebut ngobjek, karena mendapatkan penghasilan dari object yang diantarkan. 

Seiring waktu ngobjek dengan kendaraan sepeda roda dua berinovasi dengan sepeda yang menggunakan motor bukan lagi tenaga manusia dan kata ngobjek pun berubah menjadi ojek.

Dalam perjalanannya kehadiran ojek sepeda motor menuai kritik, menurut Brigadir Jenderal Karamoy Direktur Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian dan Ali Sadikin Gubernur Jakarta pada saat ini mengatakan penggunaan sepeda motor sabagai sarana transportasi bertentangan dengan peraturan lalu lintas, dan ojek bukan termasuk angkutan massal sampai akhirnya tahun 1979 ojek motor dirazia karena perkembangannya tak terkendali dan tanpa izin.

Tahun 2011 ojek online sudah mulai dirintis, namun peluncuran ojek online yang berbasis aplikasi baru dimulai tahun 2015. Perusahaan tersebut membuat inovasi pemesanan ojek melalui aplikasi untuk mempermudah para pengguna jasa ojek agar tidak melakukan transaksi langsung dengan para pemberi jasa ojek sehingga meminimalisir tawar menawar yang kadang menjengkelkan.

Aplikasi yang dibangun oleh perusahaan ojek online telah membuat kalkulasi biaya perjalanan dan dimana lokasi penjemputan orang yang akan memesan ojek tersebut, ojek online makin disenangi oleh para pengguna jasa ojek karena lebih efektif dan efisien dijemput dan diantar sesuai dengan permintaan yang sudah tertera dalam aplikasi untuk pembayaran pun lebih mudah serta murah.

Sebuah terobosan yang sangat luar biasa jasa ojek online menawarkan solusi lapangan pekerjaaan bagi yang membutuhkan pekerjaan. Ojek online akhirya dapat menyerap tenaga kerja bahkan dapat dijadikan usaha sampingan oleh masyarakat yang ingin mendapat tambahan pemasukan, sampai saat ini ojek online memiliki untuk diwilayah DKI Jakarta mencapai 1 juta pengemudi.

Keberadaan ojek online tidak dapat dipungkiri menjadi bagian dari sebuah solusi untuk mengurangi pengangguran, dan membantu masyarakat yang ingin sampai ditujuan tanpa harus menikmati kemacetan. 

Keberadaan ojek online sampai saat ini masihlah sama dengan kebijakan pemerintah zaman dahulu pada saat ojek mulai ada, karena ojek bukalah bagian dari angkutan transportasi umum sesuai amanah UU Nomor 22 tahun 2009.

Menurut UU Nomor 22 tahun 2009 kendaraan sepeda motor roda dua tidak termasuk dari angkutan transpotasi umum, untuk menjadi angkutan transpotasi umum wajib memenuhi beberapa prosedur yang harus dijalankan seperti sepeda motor untuk ojek online harus memiliki trayek atau tidak, Uji KIR wajib dilaksanakan secara berkala buka 5 tahunan, Plat kendaraan akan berubah yang tadinya hitam menjadi kuning dan masih banyak lagi.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut bukan hal yang mudah, karena  memakan waktu dan anggaran yang cukup besar untuk membiayai anggota DPR, pemerintah dan stakeholder yang terkait untuk merevisi UU tesebut. 

Karena tidak mudah dan murahnya untuk merevisi UU maka harus dilihat dari pentingnya UU tersebut untuk dirubah dan efek apa yang akan  didapat dari perubahan UU tersebut. Jika UU tersebut  dirubah maka akan ada imbas kepada UU lainnya seperti UU tentang teknologi informasi dan UU perpajakan.

Wajar jika dari dulu sampai saat ini pemerintah tidak memasukan ojek sebagai angkutan transportasi umum, keberadaan ojek tetap ada beroperasi namun tidak perlu diatur didalam sebuah UU hanya saja dikordinasikan keberadaannya seperti pola pengantaran dan penjemputan agar tidak menimbulkan kemacetan. 

Untuk sistem transportasi massal pemerintah sudah memiliki cetak biru, saat ini dalam proses pembangunan bahkan hampir sudah ada yang selesai pembangunannya. Ojek online erupakan bagian dari solusi jangka pendek dari mengatasi kemacetan yang ada.

Sumber:

1 2 3