Konsep Blue Economy Sebagai Upaya Mendorong Sumber Daya Berkelanjutan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan data jumlah pulau pada tahun 2020 yang tertera pada Gasetir Nasional sebanyak 16.771 pulau dan panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km sehingga menjadi garis pantai terpanjang kedua di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki luas perairan sebesar 5,8 juta km2, sehingga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 pasal 1 ayat 2, poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Artinya, poros maritim dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang makmur dan dapat memberdayakan potensi pada maritim untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang mendukung terjadinya Indonesia sebagai poros maritim dunia, diantaranya karena strategisnya lokasi Indonesia, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Disebut sebagai lokasi yang strategis karena memiliki akses langsung pada pasar terbesar di dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada letak geografis, bahwa Indonesia dilewati oleh Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka.  

Dengan luasnya perairan Indonesia, tentunya memiliki banyak potensi di dalamnya. Beberapa potensi terbesar dalam perairan Indonesia adalah muara, rawa asin, hutan mangrove (menurut Peta Mangrove Nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebesar 3.364.076 Ha), terumbu karang (menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar 2,5 juta Ha), laut terbuka, laut dalam, dan sebagainya. Banyaknya potensi perairan di Indonesia, maka diperlukan sebuah konsep untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada agar menjadi lebih baik dan efisien, konsep tersebut disebut sebagai blue economy.

Menurut Prof. Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs" yang diterbitkan pada tahun 2010, menyatakan bahwa "Blue Economy is a collection of innovations contributing towards the creation of a global consciousness rooted in the search for practical solutions based on sustainable natural systems". Artinya, blue economy adalah konsep terjadinya penerapan logika ekosistem, di mana ekosistem bekerja untuk meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi, dengan prinsip mengedepankan output tanpa limbah (zero waste), menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas, social inclusiveness, serta cyclic system of production. 

Beberapa contoh dari penerapan blue economy adalah pengelolaan pada limbah ikan patin, tulangnya dapat diolah menjadi kolagen untuk bahan pembuatan kosmetik dan medis serta gelatin untuk bahan pangan, kosmetik, dan medis; insang dapat diolah menjadi tepung untuk pembuatan pupuk; daging dapat diolah menjadi minyak ikan serta fish jelly product; dan limbah cair dapat diolah menjadi fish protein concentrate.  

Sebelum adanya konsep blue economy, Indonesia telah menerapkan konsep green economy. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), green economy adalah sistem yang memuat semua aktivitas perekonomian (berupa produksi, distribusi, dan konsumsi), yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang akibat munculnya risiko terkait dampak lingkungan dan keterbatasan ekologis. Namun, green economy memiliki dampak kurang baik diterapkan pada masyarakat dan lingkungan jika dibandingkan dengan blue economy. Adapun perbedaan antara green economy dengan blue economy adalah jika pada green economy, dalam pengaplikasiannya cenderung lebih mahal, tindakannya pada lingkungan hanya mengurangi limbah yang sudah ada, dan konsep ini diaplikasikan oleh perusahaan global. Sedangkan blue economy dalam pengaplikasiannya lebih murah jika dibandingkan dengan green economy, mengedepankan inovatif, adanya tindakan mencegah produksi limbah pada lingkungan, dan konsep ini dapat diaplikasikan oleh pengusaha lokal.

Dalam realitanya, masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah pesisir, banyak terjadi ketimpangan ekonomi (berupa pengangguran dan kemiskinan). Padahal, jika berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, sebanyak 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya di laut. Masyarakat tersebut tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. Menurut Mulyadi (2007), terdapat beberapa faktor terjadinya kemiskinan, diantaranya kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level security), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang. Sehingga, diperlukan sebuah tindakan nyata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pengaplikasian konsep blue economy. 

Selain itu, para masyarakat yang memiliki ilmu dalam bidang perikanan, ekonomi, bisnis, dan sejenisnya dapat menyelenggarakan sebuah edukasi dan pelatihan, dikemas dengan kalimat yang mudah dipahami, sehingga para masyarakat pesisir dapat mengaplikasikannya secara langsung. Dengan adanya tindakan-tindakan kecil, maka dapat mendorong adanya pengelolaan sumber daya berkelanjutan, menjadikan Indonesia lebih sejahtera, mengurangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan dapat berdaya saing global.