Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi. Sejak berakhirnya orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Tetapi, Indonesia belum bebas dari "korupsi" dan "politik uang" dimana orang bisa membeli kekuasaan ataupun posisi politik. Contoh kecil, masyarakat di Indonesia didorong untuk memilih para calon pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil "uang suap". Cara ini masih digunakan oleh pihak politik yang terlibat.
Jadi, bagaimana kondisi sosial dan politik di Indonesia saat ini ?
Seperti yang sudah diketahui, adanya persaingan dalam dunia perpolitikan ini adalah masalah yang masih dirasakan dari dulu sampai saat ini. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat bahkan ada yang dilakukan dengan tidak sehat. Persaingan tidak sehat ini dapat dilakukan dengan cara, saling menjatuhkan dan banyak sekali cara atau bentuk persaingan tidak sehat ini dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Sangat disayangkan jika masalah ini terus-menerus melanda Negara yang sangat dicintai ini.
Barington Moore menyimpulkan bahwa "sebuah kelas penduduk kota yang besar dan independent telah menjadi elemen sangat diperlukan dalam pengembangan demokrasi". Menurut argumen Moore, demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi. No bourgeoisie no democracy (Barington Moore, 1966).Â
Dewasa ini banyak pengusaha sepakat dengan doktrin Moore ini dan bahkan banyak pengusaha terjun ke dalam dunia politik. Pada masa orde baru, peran pengusaha hanya sebatas support sistem belaka dari jaringan politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan, pemerintah pada waktu itu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan modal. Sehingga pemerintah memberikan insentif kepada pemilik modal swasta atau pengusaha berupa kepercayaan untuk bekerjasama dengan pemerintah (Barr, 1990).
Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa perbekalan dapat diperoleh dengan daya tarik finansial yang besar, sehingga ia diangkat sebagai wakil di DPR (Nuryanti 2005).
Politik di Indonesia didominasi oleh ideologi pragmatisme yang mengakibatkan perpolitikan nasional keruh dengan perebutan kepentingan politik. Birokrasi yang korup dan parasitik telah menjadi medan pertarungan partai-partai politik yang menjadi akses terhadap kekayaan Negara. Lembaga perwakilan rakyat memberlakukan politik sebagai dagangan yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan subjektif. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pengusaha dalam pola rent seeking. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan politik dalam berbisnis makin lebar dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok pengusaha mendekati pusat kekuasaan dengan cara "menyuap" maka menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan dalam kekuasaan.
Pengusaha di Negara berkembang hanya menikmati rente dari penguasa setelah itu memberikan imbalan finansial serta dukungan politik bahkan jika perlu memperoleh dukungan pengaruh dan kekuasaan. Umumnya motivasi pengusaha dalam politik untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya (Harris, 2003). Karakter pengusaha yang melekat pada pengusaha sangat bersinergi pada politik koruptif. Salah satu ciri relasi pengusaha dan penguasa adalah masuknya pengusaha bisnis dalam jabatan publik atau elit kekuasaan.
Yoshihara Kunio (1990), Richard Hefner (1998), dan Hadiz (2004) telah melakukan riset di Indonesia, bahwa pengusaha merupakan pemburu kepentingan penguasa. Kelompok bisnis ini tertarik dalam dunia politik. Bukan hanya masuk, tetapi mengendalikan pimpinan partai politik. Contohnya yaitu, Jusuf Kalla, Surya Paloh dan Agung Laksono berhasil menguasai Partai Golkar, banyak pengusaha terjun ke ranah politik dan mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.
Oleh : Helmi Dewi Sri Sari Br.Hombing
MAHASISWA ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI
