Mohon tunggu...
Harry Darmawan Hamdie
Harry Darmawan Hamdie Mohon Tunggu... Relawan - Pekerja Sosial, Pol PP dan Seorang Ayah

Belajar, Bermain, Bekerja, Beribadah, Berbahagia, Bermanfaat untuk sesama. Inisiator Komunitas Beras Berkah di Muara Teweh Kalteng dan Ketua Yayasan Beras Berkah Muara Teweh. PNS di Kab. Barito Utara dari tahun 2005. Sejak 2021 ditempatkan di Sat.Pol PP dan Damkar sebagai Kabid Penegakan Perda. Ayah dari 3 orang anak.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Satpol yang Tidak Biasa dan 12 Perusahaan

26 November 2022   06:13 Diperbarui: 29 November 2022   03:10 185
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dok. Satpol PP Barut

Dengan jumlah tenaga kerja ribuan, sektor pertambangan dan perkebunan di Barito Utara pasti memiliki kontribusi dalam Penegakan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

Dan sebagai badan hukum yang beroperasi di daerah tentu ada aturan aturan yang harus di taati oleh perusahaan. Baik peraturan yang mendukung dunia usaha maupun peraturan yang melindungi kepentingan warga masyarakat maupun lingkungan.

Komitmen pemerintah pusat kepada iklim usaha yang kondusif dengan kemudahan investasi juga harus di dukung oleh aparat pemerintah dengan memastikan semua peraturan daerah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Setiap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki hak yang sama terhadap informasi mengenai peraturan daerah yang berlaku. Meskipun masing masing memiliki kewajiban dan kepentingan yang berbeda beda.

Kesadaran akan adanya peraturan daerah tidak hanya bagi pegawai perusahaan yang berasal dari luar daerah namun juga bagi karyawan yang merupakan penduduk lokal. Bahkan bagi perusahaan yang jauh dari kabupaten, banyak penduduk lokal yang kurang akses kepada informasi, kampanye, sosialisasi maupun penyuluhan tentang peraturan daerah, sehingga rentan pelanggaran.

Pelaksanaan Sosialisasi

Sejak bulan September sampai awal bulan November 2022, 12 perusahaan yang kami datangi untuk kegiatan sosialisasi mengenai Perda maupun Perbup di Kabupaten Barito Utara. Sosialisasi terutama pada Perda-perda yang memiliki sanksi pidana.


Dari ratusan Perda di Kabupaten Barito Utara ada 19 Perda yang memiliki sanksi pidana. Hampir semuanya mengandung ancaman sanksi kurungan dan hanya satu yang sanksinya penjara. Yaitu Perda No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039.

Meskipun Perda yang memiliki sanksi pidana ada 19 namun yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan dan karyawannya hanya beberapa, misalnya Perda Angkutan Barang dan Pengoperasian Alat Berat, Perda Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing, Perda Pajak Daerah, Perda Retribusi, Perda Pengawasan Minuman Beralkohol, Perda Kawasan Tanpa Rokok, Rencana Tata Ruang, Perda Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, dan Perda Bangunan Gedung.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun