Aksi-aksi mahasiswa dalam tahun politik menjadi seksi untuk mengkritisi pemerintahan yang saat ini memegang kekuasaan. Student Movement dijadikan parameter oleh kelompok oposisi bahwa dengan adanya aksi mahasiswa bagian dari situasi ekonomi kekinian. Sedianya, Jumat (14/9/2018) sejumlah mahasiswa berdemo di depan Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
 Mahasiswa hendak menggelar aksi lantaran merasa pemerintahan Presiden Jokowi gagal memperbaikin kondisi ekonomi Indonesia, namun yang punya hajat memutuskan membatalkannya sendiri.
Seperti terekam di media, rencana aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) dan Organisasi Primordial Se-Jabodetabek dibatalkan mahasiswa sendiri karena banyak oknum yang memanfaatkan aksi mereka.
Kendati begitu, tidak disebutkan pihak mana yang ingin memanfaatkan aksi mahasiswa, namun di tahun politik dan Pilpres 2019 sudah di depan mata, tak butuh kecerdasan ala ilmuwan roket untuk mengatakan para pemain politik punya kepentingan terhadap demo mahasiswa kini.
Minggu kedua September ini demo mahasiswa mulai menggeliat lagi setelah sekian lama absen. Geliatnya dimulai di luar Jawa. Di Riau, sekitar sekitar 3.000 mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), ramai-ramai berdemonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (10/9/2018) lalu.
Di sana, Â menstabilkan perekonomian bangsa, menyelamatkan demokrasi Indonesia, dan mengusut tuntas kasus korupsi PLTU Riau. Saat beraksi, mahasiswa berhasil merangsek Gedung DPRD Riau, membakar foto Jokowi serta menuntutnya turun. Apakah mahasiswa Riau telah berlaku kebablasan?
Selain di Riau, demo mahasiswa juga terjadi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Samarinda, Kalimantan Timur serta Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Di Jakarta sendiri, selain demo yang batal di Gedung MPR/DPR, puluhan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek dan Banten berdemo di depan kompleks Kemenkeu. Â
Tuntutan mahasiswa umumnya seragam, minta pemerintah memperbaiki ekonomi, menstabilkan rupiah, serta ujungnya minta Jokowi turun. Tidak ada yang salah dengan tuntutan tersebut di negeri demokrasi yang menjamin kemerdekaan berpendapat.
Selain menuntut ilmu di kampus, tugas mahasiswa memang mengingatkan bila pemerintah tak pro rakyat. Hanya saja, persoalannya jadi sedikit ruwet bila demo berlangsung di tahun politik dan pilpres berlangsung dalam hitungan bulan.
Gerakan mahasiswa ditahun politik cenderung dikooptasi oleh kepentingan politik sesaat untuk menjatuhkan lawan politik khususnya petahana yang sedang berkuasa. Pengalaman yang sangat jelas adalah saat tumbangnya pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana kalangan elit ikut bermain yaitu lembaga MPR RI dan DPR RI saat itu.
