Hari Purwanto
Hari Purwanto Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR)

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Mahasiswa Pasca Sarjana Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Kebijakan Impor, di Mana Peran Wakil Rakyat?

14 September 2018   10:06 Diperbarui: 19 September 2018   10:16 238 1 0

Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan 3 fungsi penting yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, di mana mereka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, tujuan lain pelaksanaan ketiga fungsi DPR tersebut adalah untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun ketiga fungsi penting DPR tersebut adalah:

Pertama, Fungsi Legislasi
Fungsi DPR yang paling utama adalah fungsi Legislasi. Fungsi ini dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang.

Kedua, Fungsi Anggaran
Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan Undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh presiden.

Ketiga, Fungsi Pengawasan
Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Ketiga fungsi Wakil Rakyat tersebut harus dilaksanakan secara konsisten khususnya fungsi pengawasan bila ada pro dan kontra terhadap kebijakan impor. 

Kebijakan impor yang sebagian menolak harusnya bisa didorong Wakil Rakyat dengan menggunakan Hak Angket bila tidak setuju dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah.

Langkah impor yang diambil oleh pemerintah bukan setuju atau tidak setuju melainkan berkaitan dengan pertanyaan mengapa atau apa perlunya suatu kebijakan perlu diambil. Pemerintah haruslah menjelaskan semua itu secara baik dengan menunjukkan data empirik-lapangan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita terjebak dalam kebijakan yang tak berbasis data alias spekulatif.

Sebaiknya, memang masing-masing pihak (DPR dan Pemerintah) menunjukkan basis data sebagai argumen dari suatu sikap. Sudah pasti pemerintah tak akan kesulitan mengumpulkan data-data yang diperlukan, demikian juga para anggota DPR baik pihak yang setuju maupun menolak.

Dengan demikian perdebatan yang muncul antara yang setuju dan yang kontra benar-benar berkualitas, tidak terkesan menjadi debat kusir yang kerap sarat dengan muatan politik kepentingan. Dan, kalau ini yang terjadi, maka sekali lagi wacana yang berkembang akan sangat sehat, kebijakan yang diambil atau ditolak akan sangat argumentatif, di mana dalam jangka panjang ke depan kita akan mengarah kepada kebijakan dan pengelolaan pemerintahan yang rasional.