Mohon tunggu...
Hari Purwanto
Hari Purwanto Mohon Tunggu... Konsultan - Do The Best
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Mahasiswa Pasca Sarjana Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Refleksi Akhir Tahun 2017 Pemerintahan Jokowi-JK

2 Januari 2018   12:03 Diperbarui: 2 Januari 2018   12:07 625
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Akhir tahun 2017 sebentar lagi akan ditutup dan kita akan melangkah menuju tahun baru 2018, namun masih banyak agenda pemerintahan Jokowi-JK yang harus segera diselesaikan sampai masa berakhirnya pada 2019. Selama tahun 2017 pemerintahan disibukkan dengan kasus hukum terutama terhadap kasus E-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto. 

Jokowi sebagai Presiden coba dilibatkan untuk masuk ke ranah kasus tersebut dan SN berusaha minta perlindungan, tapi semua diserahkan kepada aturan hukum yang berlaku. 

Bahwa semua orang harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa memandang bulu jabatannya apalagi bila kasus korupsi yang menjerat pejabat dalam kasusnya. Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi kasus hukum terutama terkait Kasus korupsi, sehingga pemerintahan Jokowi-JK konsen dan mendukung pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK tanpa pandang bulu.

Awal tahun 2018 sebagai tahun politik dan pelaksanaan pilkada 2018 serentak, perlu penguatan pengawasan dan pengawalan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dimana potensi konflik horizontal dan penggunaan isu SARA tetap menjadi andalan bagi kelompok anti pemerintahan Jokowi-JK. 

Beberapa titik wilayah perlu dimonitoring karena ada upaya yang coba dimainkan dengan isu SARA yang bisa berdampak kepada pemerintahan Jokowi-JK sebagai tahun konsolidasi menuju 2019. 

Pilkada 2018 bisa mempengaruhi konstalasi menuju pesta demokrasi 2019 yang juga akan dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan Capres-Cawapres. Suksesnya Pilkada serentak pada 2015 maka juga harus diikuti suksesi untuk Pilkada 2018 dan Pesta Demokrasi 2019.

Pemerintahan Jokowi-JK harus bisa menjawab segala tantangan pada tahun 2018 nanti, apalagi beberapa proyek  infrastruktur yang akan selesai pengerjaannya. 

Persiapan sebagai Tuan Rumah Asian Games 2018 juga menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah karena mata dunia akan melihat kesiapan negara Indonesia sebagai fasilitator dan penyelenggara khususnya untuk wilayah Asia. 

Banyak tantangan yang akan terjadi pada tahun 2018 dan itu tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintahan Jokowi-JK, namun juga menjadi tanggungjawab rakyat Indonesia yang masih menginginkan Jokowi untuk memimpin kembali pada 2019. Mari sama-sama kita "Menjaga Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Hati Nurani" menyambut pergantian tahun.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun